Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan sederet capaian infrastruktur yang telah dilakukan selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/8/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, negara telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan Indonesia sentris yakni membangun dari pinggiran, dari desa, dan dari daerah terluar.
“Selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Jokowi mengungkapkan bahwa selama 10 tahun kepemimpinannya, negara telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, dan 1,9 juta meter jembatan desa.
Selain itu, pemerintah di bawah kepemimpinannya juga telah membangun 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan, dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Hasil dari pembangunan-pembangunan tersebut, kata Jokowi, biaya logistik mengalami penurunan menjadi 14% di 2023.
Baca Juga
“Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023,” ujarnya.
Selain itu, daya asing Indonesia juga terkerek dari sebelumnya di posisi 34 menjadi 27 di 2024. Menurutnya, Indonesia mampu memperkuat persatuan lantaran akses lebih merata dan berkeadilan.
“Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2024, melaporkan bahwa peringkat daya saing Indonesia naik ke peringkat 27 dari sebelumnya peringkat 34 pada 2023.
Peringkat Indonesia itu bahkan mengalahkan Inggris yang berada di peringkat 28, Malaysia yang berada di peringkat 34, Jepang yang di angka 38, Filipina di angka 52 dan Turki di 53.
Dikutip dari catatan IMD, peringkat daya saingnya didongkrak tinggi efisiensi bisnis (14), efisiensi pemerintah (23), dan performa ekonomi (24).
Kendati demikian, terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, mengingat Indonesia dinilai lemah dalam ketersediaan infrastruktur, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan (61), pendidikan (57), sains (45), dan teknologi (32).
