Bisnis.com, JAKARTA – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut tak didesain sebagai kota bisnis. Oleh karena itu, ambisi pemerintah menggeber investasi di IKN secara prematur dinilai tak sejalan dengan kajian awal yang dikembangkan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode Oktober 2014 – Agustus 2015 Andrinof A. Chaniago menjelaskan, mulanya Nusantara dipilih hanya sebatas upaya memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.
“IKN itu bukan untuk kota bisnis. Bukan untuk menampung investasi besar-besaran,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Pada saat yang sama, Andrinof menekankan bahwa Upaya pemerintah mengebut investasi IKN dipandang menjadi langkah yang keliru. Terlebih, usai pemerintah memutuskan memberikan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.
Presiden Jokowi baru-baru ini meneken Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 2024 pada 5 Agustus 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN. Akan tetapi, Andrinof justru memandang bahwa langkah-langkah mengebut investasi di IKN saat ini dinilai tak tepat dan sulit direalisasikan.
“Mencari investor yang mau menaruh dana Rp50 triliun itu tidak logis, mohon maaf saja tidak logis,” tegasnya.
Baca Juga
Adapun, hingga saat ini, total nilai investasi swasta dan BUMN yang telah terparkir di IKN mencapai Rp56,2 triliun. Mayoritas proyek investasi tersebut merupakan pembangunan kantor dan perbankan yang mencapai 14 proyek.
Kemudian, sektor retail dan logistik mencapai 10 proyek. Selanjutnya, sektor hunian dan area hijau ada 9 proyek, perhotelan 8 proyek, pendidikan 6 proyek, kesehatan 3 proyek, media dan teknologi 3 proyek dan terakhir sektor energi dan transportasi sebanyak 2 proyek.
Adapun, hingga akhir tahun pemerintah membidik investasi IKN dapat tembus Rp100 triliun. Artinya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) masih memiliki PR mendatangkan investasi senilai Rp43,8 triliun dalam 4 bulan terakhir.
