Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah menerima Rp34,57 triliun untuk pembiayaan Pilkada 2024 hingga 6 Agustus 2024.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk Pilkada 2024 notabenenya merupakan hibah dari pemerintah daerah. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) kemudian mengalokasikan hibah pemerintah daerah tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sambungnya, disepakati total anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp37,52 triliun. Artinya per 6 Agustus 2024, sudah terealisasi sebanyak 92%.
"Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat (APBN), ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU-Bawaslu sampai dengan bulan Agustus ini 6 Agustus," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Dari total realisasi tersebut, dia merincikan bahwa KPU telah menerima Rp26,85 triliun dan Bawaslu telah menerima Rp7,72 triliun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan dari APBN 2024 juga sudah dianggarkan total Rp38,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun ini. Per 1 Agustus 2024, sudah terealisasi 78%.
Baca Juga
"Yang direct [langsung] kepada KPU-Baweslu, Rp27,1 triliun, maupun kementerian lain yang men-support [mendukung] dari informasi, keamanan, dan berbagai macam permasalahan hukum, di mana dibawa ke MK, dan itu membutuhkan juga anggaran [Rp2,7 triliun]," jelasnya.
Dia menjelaskan, selain KPU dan Bawaslu, ada 14 kementerian/lembaga lain yang juga terima pagu anggaran untuk penyelenggaraan pemilu seperti Polri hingga Kominfo.
