Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi komentar tidak adanya keterbukaan informasi dan transparansi data di lembaga tersebut soal pelepasan kontainer barang impor. Komentar justru datang dari sesama instansi pemerintahan.
Kritik pedas tersebut dilayangkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menyinggung persoalan pembebasan 26.415 kontainer barang impor yang sempat menumpuk pada Mei 2024 lalu.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengaku tidak mengerti atas tuduhan Kemenperin yang masih menyebut pihaknya menyembunyikan sesuatu dan tidak transparan.
"Disembunyikan gimana, yang gak transparannya yang mananya, silakan ditanya," kata Nirwala di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8/2024).
Sebab, menurut Nirwala, Bea Cukai telah membalas dan menyampaikan detail terkait jenis barang yang ada salam kontainer tersebut. Dia pun meminta Kemenperin untuk menanyakan langsung apabila masih ada data yang kurang lengkap atau butuh pendalaman.
"Kan awalnya beliau [Menteri Perindustrian] nanya isinya apa, yah kita jelasin dong, gitu saja. Yang ditanya isinya apa ya sudah kita kasih tahu berdasarkan port ekonomi kategori yang dipakai di kode HS supaya datanya sama, ya sudah," ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kontainer yang dilepas tersebut telah melalui syarat dan ketentuan. Jika sudah memenuhi syarat tetapi tetap ditahan di pelabuhan justru melanggar aturan.
"Yang melepas Bea Cukai. Makanya Satgas itu ada di border. Ini sudah ada pembagian tugas yang di border tugas Bea Cukai tim lain saling menguatkan," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa informasi data terkait isi dari ribuan kontainer itu menjadi penting bagi pihaknya untuk memitigasi dampak terhadap industri dalam negeri.
Terlebih, optimisme industri yang tercerminkan dalam Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi menjadi 49,3 setelah 34 bulan bertahan di level ekspansi.
"Kemenperin membutuhkan data yang valid dan dapat diandalkan serta tersedia dengan cepat untuk mengantisipasi penurunan kinerja industri manufaktur dalam negeri saat ini," kata Febri dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).
Febri menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum transparan sehingga Kemenperin hingga saat ini tak bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif dari serbuan kontainer barang impor tersebut.
Permohonan importasi dari Kemenperin didasarkan atas HS Code 8 digit dan terdapat dalam dokumen impor yang dipegang oleh DitjenBea dan Cukai. Sedangkan informasi yang disampaikan dalam surat balasan adalah HS Code 2 digit.
"Oleh karena itu, tidak bisa diketahui barang sesungguhnya dalam bentuk bahan baku atau barang jadi. Kemenperin meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk memberikan data detail barang importasi HS Code 8 digit dari 26.415 kontainer yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan tersebut," tuturnya.
Data importasi barang dengan HS Code 8 digit sangat diperlukan oleh Kemenperin, karena apabila terdapat produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka akan berpengaruh kepada industri dalam negeri.
"Inilah pentingnya pengendalian importasi khususnya untuk produk-produk yang termasuk HS bahan baku," jelasnya.
