Binsis.com, JAKARTA –- Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil menghasilkan kesepakatan terkait kerja sama pengenaan pajak terhadap orang super kaya. Pertemuan yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024 ini membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional.
Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen negara anggota G20 terhadap transparansi pajak dan mendorong dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk individu-individu dengan kekayaan sangat besar.
“Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu yang sangat kaya dikenakan pajak secara efektif,” demikian bunyi poin ke-13 dalam deklarasi tersebut.
Kerja sama ini mencakup pertukaran praktik terbaik, pembahasan mengenai prinsip-prinsip perpajakan, dan perancangan mekanisme anti penghindaran pajak, termasuk penanganan praktik-praktik pajak yang berpotensi merugikan.
Meskipun kesepakatan telah dicapai, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah pembicaraan ini akan dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan bahwa OECD, yang telah memimpin negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir, lebih tepat untuk menangani pembicaraan tersebut.
“Kami tidak ingin melihat hal ini dialihkan ke PBB. OECD adalah sebuah organisasi berbasis konsensus. Kami telah membuat banyak sekali kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan hal ini,” kata Yellen kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20.
Baca Juga
Namun, beberapa negara berkembang besar menentang pendekatan tersebut. Menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini, Brasil seharusnya menggunakan posisinya sebagai ketua G20 untuk memajukan diskusi di PBB dan OECD.
Pendukung pajak minimum global untuk para miliarder, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz, berpendapat bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global. "Kami meminta para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis dalam menetapkan standar global dalam memajaki orang-orang super kaya," kata Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International Susana Ruiz.
Pejabat Kementerian Keuangan Brasil Guilherme Mello mengatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang kerja sama pajak internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang karena sebagian besar negara bukan anggota dari OECD. Meskipun demikian, Mello mengakui bahwa baik OECD maupun PBB adalah forum yang sah, dan ia melihat diskusi yang sedang berlangsung mengenai cara memajaki orang super kaya sebagai kemajuan, apa pun forumnya.
"Formatnya akan tergantung pada banyak dialog yang akan diadakan," kata Mello.
Di sisi lain, beberapa pengamat tetap skeptis terkait peluang penerapan pajak miliarder global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Pejabat Eropa mencatat bahwa bahkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pun tidak memiliki kekuatan perpajakan sebagai sebuah blok. Meskipun Perancis mendukung pajak kekayaan minimum global, Jerman menolak keras.
"Tampaknya akan sangat sulit untuk mewujudkannya," kata seorang pejabat Eropa pada pertemuan G20.
