Bisnis.com, JAKARTA -- Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berada dalam dilema. Di satu isi, pasangan tersebut harus merealisasikan janji politik kepada masyarakat. Di sisi lain, anggaran terbatas akibat menggunungnya warisan utang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Belanja yang semakin jor-joran, mulai dari makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan pada tahun depan senilai Rp71 triliun, kenaikan gaji PNS, food estate, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta program-program prioritas lainnya membutuhkan dana jumbo.
Teranyar, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalamnya.
Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.
“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).
Secara otomatis, sinyal tersebut jika benar terealisasikan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini saja yang sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20,6 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat dan tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.
Setidaknya, jikalau pun terjadi kenaikan gaji bagi para PNS, perlu disetarakan dengan besaran kenaikan upah buruh.
Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.
Defisit yang semakin lebar membayangi APBN milik Prabowo di tahun pertamanya, karena pemerintah juga memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.
"Pasti otomatis tambah beban APBN," tuturnya, Minggu (21/7/2024).
Makan Siang Gratis
Suka atau tidak, Prabowo Subianto kini terbelenggu janji politiknya yaitu merealisasikan program makan siang gratis. Bisnis pernah menghitung, anggaran makan bergizi gratis diproyeksikan bakal tembus lebih dari Rp253,8 triliun per tahun, belum termasuk susu gratis.
Jumlah ini pun juga untuk 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP). Belum termasuk siswa SMA dan Ibu Hamil.
Dengan mengalikan total penerima dengan bujet Rp15.000 per anak, artinya kebutuhan untuk makan siang gratis per harinya mencapai Rp1,06 triliun.
Melalui asumsi pemberian makan gratis sebanyak 20 kali dalam satu bulan, artinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran sejumlah Rp21,15 triliun. Alhasil untuk satu tahun, Bendahara Negara perlu merogoh kocek senilai Rp253,8 triliun untuk memberikan makan siang gratis kepada 70,5 juta anak.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan presiden terpilih telah sepakat untuk melakukan implementasi tersebut secara bertahap dan untuk tahun pertama dialokasikan senilai Rp71 triliun.
“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani menyampaikan program dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun tersebut telah direcanakan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis baru disimpulkan sampai alokasi anggaran senilai Rp71 triliun pada 2025.
Hasan dengan tegas membantah informasi lain terkait perkembangan program ini. Termasuk, soal alokasi anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 per orang saat kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dia juga menuturkan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset dan uji coba atau pilot project terkait program makan bergizi gratis ini.
"Nantinya, hasil uji coba ini bakal menjadi landasan untuk mencapai kesimpulan mulai dari harga hingga menu makanan untuk tiap anak," ujarnya.
Warisan Utang Jokowi
Belum resmi menjabat sebagai presiden, Prabowo dan Gibran harus dihadapkan oleh kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33 triliun, yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.
Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2405 triliun.
Pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah, karena kala itu Bendahara Negara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari menarik utang Rp1.000 triliun untuk belanja tambahan pada saat penerimaan negara mengalami penurunan dalam.
Bila APBN 2025 senilai Rp3.500 triliun, dan dengan pembayaran utang jatuh tempo Rp800 triliun, artinya ruang Prabowo untuk belanja semakin minim.
"Untuk bayar utang jatuh tempo Rp800 triliun, defisit saat ini 2,7% sekitar Rp600 triliun. Artinya untuk bayar itu semua ya dengan utang baru lagi, kalau enggak, enggak ada duit juga [pemerintah]," tutur Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad.
