Bisnis.com, JAKARTA – Sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef), Tauhid Ahmad, menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat.
Kenaikan tersebut tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.
“Boleh saja naik asal belanja modalnya harusnya jauh lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai atau katakanlah bantuan sosial, gitu. Karena kan multiplier efek dari belanja modal ke ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan belanja pegawai,” kata Tauhid, Minggu (21/7/2024).
Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.
Baca Juga
Sementara tahun depan, terdapat beragam belanja prioritas dari program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming yang membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk defisit APBN 2025 direncanakan sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.
“Tahun depan pemerintahan baru itu butuh ekspansi fiskal yang besar dan kami khawatir tahun depan defisit fiskalnya juga semakin mendekati angka 3%,” lanjutnya.
Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai pada dasarnya kenaikan gaji akan mempertimbangkan inflasi yang terjadi. Di mana ASN juga perlu diakomodir kebutuhannya karena kenaikan sejumlah harga, utamanya pangan.
Hanya saja, Yusuf menekankan bahwa kenaikan gaji bukan hanya dapat mendorong daya beli ASN, tapi juga dapat meningkatkan pelayanan publik terutama di level pusat dan juga daerah.
Melihat dari kacamata anggaran, dengan peluang bertambahnya anggaran belanja di tahun depan, maka kenaikan gaji dapat disesuaikan pada kelompok golongan ASN tertentu saja.
“Saya kira kelompok ASN di pendapatan menengah hingga menengah bawah menjadi kelompok yang bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan gajinya di tahun depan,” ujarnya, Minggu (21/7/2024).
Untuk kelompok atas atau setara pimpinan misalnya, pemerintah dapat menyesuaikan besaran kenaikannya. Apakah akan sama dengan kelompok menengah bawah, atau disesuaikan dengan ruang belanja terutama pegawai yang ditentukan seberapa besar kebutuhan belanja secara keseluruhan di tahun depan.
Pada akhirnya, Yusuf berharap dengan kenaikan gaji ini, maka belanja pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga pada komponen PDB dapat terbantu meskipun di level yang terbatas untuk meningkat dan berpotensi membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.
Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.
“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).
