Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menghapus batasan defisit 3% untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Said menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Ppresiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).
Said menyampaikan bahwa batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.
Hal ini juga mengingat tantangan fiskal ke depan yang akan semakin berat, di mana ruang belanja pemerintah pun semakin terbatas.
“Maka apresiasi saya untuk tim Pak Prabowo yang akan menjaga keberlangsungan kesehatan fiskal kita, menjaga UU Keuangan Negara,” kata dia.
Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.
Berdasarkan laporan Tempo yang dikutip Bloomberg, dari beberapa sumber yang namanya tidak dapat disebutkan, tim Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mengkaji kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto dan utang pemerintah sebesar 60%.
Mengubah UU tersebut juga memungkinkan pemerintahan mendatang untuk mendirikan badan penerimaan negara, terpisah dari Kementerian Keuangan.
Sementara kepada Tempo, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang memimpin tim tersebut mengatakan bahwa mereka tengah menyiapkan kerangka hukum untuk membentuk badan penerimaan tersebut.
Penghapusan batas defisit dipertimbangkan sehingga Prabowo dapat mewujudkan janji kampanyenya untuk memberikan makan siang gratis di sekolah, yang kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp400 triliun.
Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson menilai bahwa akan sangat mengkhawatirkan jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran.
“Pilihan yang lebih baik adalah pemerintah meningkatkan sedikit batas defisit anggaran, katakanlah menjadi 3,5% dari PDB. Hal ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat,” kata dia dikutip, Selasa (9/7/2024).
Wawancara Prabowo di Qatar Economic Forum 2024
Sebelumnya, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal target pertumbuhan ekonomi hingga kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan masyarakat saat mengisi agenda Qatar Economic Forum 2024 yang digelar pada Rabu (15/5/2024).
Dalam sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di awal masa jabatannya, dengan pengeluaran yang lebih agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi.
Dalam kesempatan tersebut, Haslinda bertanya bagaimana cara Prabowo melaksanakan program makan siang dan susu gratis, tanpa harus menaikkan defisit APBN yang dibatasi 3%. Prabowo pun menjawab bahwa timnya telah mempelajari kebutuhan program makan siang dan susu gratis.
"Kami telah mempelajari semua angka-angka dan kami sangat yakin bisa melakukannya. Kami sangat yakin kami bisa melakukannya," tuturnya.
Terkait dengan defisit APBN, Prabowo mengatakan bahwa batas defisit 3% sebenarnya menunjukkan kebijakan yang sewenang-wenang. Dia mengatakan tidak banyak negara yang berpegang pada angka tersebut.
Namun, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tradisi manajemen fiskal yang baik.
"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.
Prabowo mengatakan saat ini yang menjadi prioritas adalah refocusing dan mengurangi pemborosan anggaran, mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting.
Dia mengaku masalah yang dihadapi pemerintah adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik. Kami tengah memperkenalkan e-governance, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah Indonesia akan melalui e-katalog.
"Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, dan ini akan meningkatkan rasio pajak kami, layanan pendapatan kami, kami akan melakukan pembenahan dan kami bertekad untuk mengurangi pemborosan. Kami menghitung bahwa kami dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pemborosan dan ini akan menjadi faktor pertumbuhan," katanya.
