Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari masuknya dana orang kaya melalui family office. Jika berhasil menarik 5% dari total dana family office global, Indonesia bisa meraup US$500 miliar.
Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis serta mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat potensi besar dari dana family office. Menurutnya, populasi orang kaya di Asia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan terus meningkat dalam empat tahun ke depan. "Potensi dana dari pengelolaan harta kekayaan para orang super kaya ini sangat besar," kata Josua kepada Bisnis pada Minggu (7/7/2024).
Menurut laporan Wealth Report dari Knight Frank, jumlah orang super kaya (dengan aset di atas US$30 juta) di dunia mencapai 626.619 orang, naik dari 601.300 tahun sebelumnya. Asia, termasuk Indonesia, memiliki jumlah orang super kaya terbesar kedua setelah Amerika, dengan 165.442 orang pada 2023. Pertumbuhan ini diperkirakan akan mencapai 228.849 orang pada 2028, meningkat 38,3%.
Namun, Josua menekankan bahwa Indonesia harus dapat bersaing dengan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong yang sudah menjadi tujuan pengelolaan dana tersebut. "Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang relatif baik ke depan, sejalan dengan transformasi struktural yang dilakukan, sehingga secara fundamental Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi yang berpotensi menguntungkan," lanjutnya.
Josua menambahkan bahwa berbagai insentif, terutama perpajakan, harus disediakan untuk menarik dana-dana tersebut. Selain itu, regulasi dan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan aset orang kaya juga harus dipersiapkan. "Saat ini layanan perbankan di Indonesia baru sebatas melayani private banking bagi orang super kaya di Indonesia," katanya. Family office, menurut Josua, belum diatur oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga menilai bahwa pemerintah perlu berbenah sebelum membangun family office di Bali. Nailul menekankan pentingnya kewenangan daerah dalam mengelola sistem finansial. "Namun yang kita harapkan bukan hanya orang asing yang diincar, tapi orang Indonesia yang punya dana di luar negeri yang diminta balik lagi ke Indonesia," ujarnya.
Nailul mengingatkan bahwa family office bisa jadi tidak memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia jika uang tersebut hanya diparkir tanpa investasi atau pajak. "Jangan-jangan hanya seperti tax amnesty dimana dana di perbankan lokal tapi tidak ada intermediasi ke sektor riil. Hasilnya biaya modal semakin tinggi," tuturnya.
Berbeda dengan Josua, Nailul khawatir konsep ini akan dikembangkan dengan kepemilikan properti di Indonesia oleh warga negara asing. "Artinya akan ada pengalihan tanah di Bali untuk keperluan investasi family office ini. Rakyat Bali bisa jadi disingkirkan demi family office ini ke depan," tegasnya.
Sementara itu, pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, masih enggan berkomentar terkait pembentukan family office yang akan mempengaruhi keuangan negara karena adanya insentif pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. "Belum dapat berkomentar," ujarnya kepada wartawan pada Kamis (4/7/2024).
