Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyelesaikan sejumlah kendala investasi di dalam negeri ketimbang terburu-buru membentuk family office.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi. Padahal, pemerintah pun telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.
“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (4/7/2024).
Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi akan mengalir deras ke Indonesia.
“Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, Insyaallah investasi akan lancar masuk,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Menteri Perekonomian Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membentuk tim khusus untuk merealisasikan rencana pembentukan family office.
Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Luhut menyampaikan pembentukan family office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri, family office juga akan menghadirkan potensi peningkatan produk domestik bruto (PDB), lapangan kerja dari investasi, dan konsumsi lokal.
Luhut mengatakan, saat ini ada beberapa negara di dunia yang menjadi tuan rumah dari aset tersebut. Dua diantaranya dari Asia, yakni Singapura dengan 1.500 family office dan Hongkong yang memiliki 1.400 family office.
Namun, peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor.
“Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre [WMC] karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat. Kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral,” kata dia.
