Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp665,02 miliar di 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan, usulan tambahan anggaran ini dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program kegiatan kementerian.
“Dalam kesempatan ini kami berencana mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp665,02 miliar,” kata Teten, Senin (10/6/2024).
Secara terperinci Teten menuturkan, total anggaran Rp665,02 miliar tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk menambah target sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan dengan total kebutuhan sebesar Rp634,44 miliar.
Kemudian, dengan adanya proyeksi alokasi dan tunjangan pegawai 2025 untuk total pegawai 1.103 orang yang terdiri dari 833 pegawai eksisting dan 270 orang usulan perekrutan pegawai baru,CPNS, dan P3K, terdapat estimasi kekurangan anggaran sebesar Rp30,58 miliar.
Berdasarkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, pagu indikatif 2025 Kementerian Koperasi dan UKM ditetapkan sebesar Rp937,16 miliar atau turun sebesar 37,44% dibanding alokasi 2024.
Baca Juga
“Pagu indikatif tersebut mengalami penurunan sebesar 37,44% jika dibandingkan dengan alokasi 2024 sebesar Rp1,49 triliun,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, kementerian juga mengusulkan adanya perubahan pagu per program. Untuk program dukungan manajemen yang semula Rp330 miliar, Teten mengusulkan menjadi Rp388 miliar.
Kemudian, program kewirausahaan UMKM dan koperasi yang diusulkan menjadi Rp548 miliar dari semula Rp606,55 miliar.
Dengan total pagu indikatif sebesar Rp937 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM akan mengalokasikan anggaran tersebut terhadap program pada masing-masing satuan kerja.
Teten mengungkapkan, anggaran sebesar Rp68 miliar dialokasikan Deputi Bidang Perkoperasian untuk melaksanakan program industrialisasi koperasi melalui rantai pasok, penguatan tata kelola manajemen koperasi modern, implementasi pengawasan koperasi, hingga implementasi pengembangan dan penguatan koperasi sektor jasa keuangan.
Kedua, Deputi Bidang Usaha Mikro dengan total Rp67 miliar akan dialokasikan untuk fasilitasi pendampingan dan peningkatan usaha (KUR), fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk serta penerbitan izin usaha (NIB), lalu pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik, hingga layanan bantuan hukum bagi usaha mikro dan kecil.
Ketiga, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, dengan total anggaran Rp61,4 miliar diantaranya dialokasikan untuk fasilitasi akses pembiayaan bagi UKM/sentra, pengembangan kompetensi SDM pelaku UKM, hingga fasilitasi kawasan sentra/ukm komoditas pangan dan non pangan melalui hilirisasi SDA.
Keempat Deputi Bidang Kewirausahaan dengan anggaran sebesar Rp68,3 miliar diantaranya akan dialokasikan untuk pemetaan dan pemeliharaan data UMKM, pengembangan ekosistem kewirausahaan, serta perluasan akses pembiayaan startup go global.
Kelima, Sekretariat Kementerian dengan total Rp317 miliar yang dialokasikan untuk belanja gaji, tunjangan pegawai, belanja operasional pegawai dan barang, hingga layanan komunikasi, informasi, dan teknologi.
Keenam, LPDB yang secara keseluruhan anggaran bersumber dari PNBP dengan total Rp226 miliar akan dialokasikan untuk dukungan fasilitasi penyaluran dana bergulir dan fasilitasi inkubator wirausaha.
Selanjutnya, LLP senilai Rp55 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan program fasilitasi trading house dan center of excellence serta SMESCO sebagai integrated startup hub.
“Lalu dekonsentrasi dengan total anggaran Rp69 miliar dan dekopin dengan total Rp3 miliar,” pungkasnya.
