Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencatat terdapat 15 danau di Indonesia mendapat cap kritis dan perlu mendapat perhatian.
Staf Ahli Menteri bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa danau di Indonesia mengalami tantangan yang berat akibat sedimentasi.
"Berbagai danau statusnya kritis, ada 15 danau kritis. Sehingga, melalui berbagai kerja sama di level internasional, aksi di tingkat lokal kita ingin menjaga danau kita menjadi lebih sustainable," kata Endra saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), dikutip Jumat (24/5/2024).
Lebih lanjut, Endra merinci bahwa ke-15 danau kritis itu tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya yakni Danau Singkarak yang berlokasi di Sumatra Barat.
Kemudian, Danau Batur, Danau Rawa Pening, hingga Danau Limboto juga masuk ke dalam daftar 15 danau yang dicap kritis karena tidak mendapat perhatian dan dikelola dengan baik.
"Sama dengan bendungan, kita kalau hulunya tidak dikelola dengan baik itu sedimennya masuk ke danau atau masuk ke bendungan," tuturnya.
Baca Juga
Atas dasar perhatian tersebut, pemerintah Indonesia mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia dalam World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.
Tujuannya, untuk memastikan ekosistem danau di Indonesia bahkan dunia dapat senantiasa terpelihara kelestariannya.
Adapun, saat ini usulan mengenai penetapan Hari Danau Sedunia tersebut bakal memasuki tahap pembahasan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk penetapan tanggalnya.
Sedikit memberi bocoran, Endra menyebut bahwa Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono telah melakukan banding langsung dengan Presiden Majelis Umum PBB.
Endra mengungkap, Menteri Basuki sangat optimis usulan mengenai Hari Danau Sedunia bakal menjadi resolusi baru PBB.
Meski belum mengantongi kejelasan, Endra juga optimis usulan mengenai penetapan Hari Danau Sedunia ini menjadi inisiatif yang sangat penting.
"Jadi, kita belum tahu tanggalnya tapi akan dibawa ke dalam pembahasan sidang umum PBB. Nanti kan duta besar kita di Unesco, New York, Geneva itu akan menyiapkan langkah-langkahnya termasuk dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta," pungkas Endra.
