Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT KAI (Persero) agar melakukan penambahan armada kereta api sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2024 atau Idulfitri 1445 H.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai mengikuti Rapat Terbatas terkait Evaluasi Arus Mudik dan Balik Lebaran Tahun 2024 di Istana Merdeka, Senin (6/5/2024).
Budi menjelaskan alasan penambahan armada kereta api diperlukan karena moda transportasi tersebut merupakan favorit di kalangan pemudik untuk berpergian ke kampung halaman.
"Dalam survei kami, orang itu paling seneng naik kereta api. Namun jumlah [armada kereta api] terbatas. Oleh karena itu kami mengusulkan dan Pak Presiden setuju agar KAI menambah jumlah kereta api, sehingga perjalanan kereta yang memang diminati itu bertambah," ujarnya kepada wartawan.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan bahwa terdapat 20,3% dari total 193 juta pemudik, atau 39,32 juta yang menyampaikan menjadikan kereta api sebagai sarana transportasinya untuk mudik.
Di sisi lain, Budi melanjutkan bahwa Kepala Negara juga menginstruksikan agar lebih banyak instansi pemerintah maupun swasta untuk menyediakan mudik gratis.
Apalagi, kata Budi pada tahun ini program mudik gratis yang dilakukan banyak pihak hanya memiliki kapasitas sekitar 133.000 penumpang. Padahal terdapat 193.000 orang yang berpergian.
"Nah ini seyogyanya semua instansi pemerintah melakukan mudik gratis. Rutenya juga tidak saja ke Jawa, tapi juga Sumatra," ucapnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa Jokowi juga mengevaluasi sektor penyeberangan, sehingga catatan ke depan agar pelabuhan penyeberangan di Selat Sunda dan Selat Bali dapat ditambah. Termasuk, perlu adanya tambahan penyediaan kapal yang lebih besar dan lebih cepat agar perpindahan masyarakat lebih efektif.
Dia juga mengaku diminta untuk menyiapkan lahan yang bisa digunakan sebagai rest area sementara. Mengingat, pengalaman pada saat musim mudik lebaran, rest area tidak cuma menjadi tempat istirahat, tetapi untuk mengatur sistem delay lalu lintas.
"Jadi, katakan lah ada 10 atau 15 tempat dibebaskan, masing-masing 5 hektare sekarang untuk rest area saja, nanti suatu waktu ini menjadi sesuatu lahan yang bermanfaat untuk membuat rest area," pungkas Budi.
