Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan bocoran terkait kebijakan BI mengenai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) pada 2025 hingga 2030.
“Sekarang BI dalam proses memperbarui dan menyempurnakan bahkan memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui BSPI blueprint sistem pembayaran 2025 2030 yang sedang kami susun,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat acara Hacktahon BI 2024, Senin (29/4/2024).
Perry menjelaskan pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tercatat mencapai 40 juta, termasuk merchant yang mencapai 32 juta, dengan BI memiliki infrastruktur yang meliputi fast payment yang cepat, real time, dan tarif yang dikenakan sangat murah.
“…hampir 40 juta [QRIS] sudah digunakan, 32 juta itu adalah merchant, juga infrastruktur Bank Indonesia fast payment yang cepat, real time, dan sangat murah,” ujar Perry.
Perry juga menambahkan BI bekerja sama dengan industri untuk terus mendukung elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan inovasi terhadap fitur QRIS yang dianggap sebagai milestone BSPI tahun 2025.
Demikian juga penggunaan standard nasional Open API Pembayaran (SNAP). BI bersama industri siap mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah termasuk penggunaan kartu kredit Indonesia.
Baca Juga
"inovasi fitur QRIS yang menjadi milestone BSPI 2025 itu,” ujar Perry.
Perry juga menjelaskan BI akan terus meningkatkan kerja sama dalam pembayaran antarnegara di sejumlah negara.
Bahkan, BI juga memperluas kerja sama pembayaran antarnegara yang terus ditingkatkan, tidak hanya Asean 5, tapi juga seluruh Asean, bahkan sejumlah negara lain termasuk juga dengan Jepang, India, China, dan negara-negara lain.
Gubernur BI tersebut menyampaikan bocoran terkait esensi atau inisiatif-inisiatif utama yang akan dirilis secara resmi pada BSPI 2025.
Pertama, pengembangan sistem pembayaran retail dengan fast payment yang tidak hanya dilakukan oleh BI Fast, melainkan pihak swasta pun dapat melakukannya dalam rangka mendorong ekonomi keuangan digital nasional.
Dia juga menambahkan infrastruktur pembayaran wholesale akan terus diperbarui dan dimodernisasi secara Real Time Gross Settlement (RTGS) sesuai dengan International Standardization Organization (ISO) tahun 2022.
“Serta infrastruktur pusat data pembayaran yang tentu saja akan mendorong ekonomi keuangan digital,” ujar Perry.
Kedua, penguatan dan konsolidasi industri. Dalam inisiatif ini, BI akan terus mendukung Industri atau pelaku-pelaku sistem pembayaran yang terdiri atas dua kelompok.
Dia mengatakan konsolidasi perlu dilakukan ada dua kelompok, kelompok pelaku atau perusahaan sistem pembayaran yang besar dan tentu saja yang lainnya.
“Berkolaborasi terus mendukung pembayaran kita secara digital dan masing-masing tentu saja punya peran, akan tergantung tentu saja kemampuan, teknologinya, manajemen risikonya, kapasitas dari sumber daya manusianya maupun juga bagaimana masing-masing pelaku itu bisa memperluas layanan digital sistem pembayaran,” ujar Perry.
Terakhir adalah inovasi. Perry menyampaikan perlunya inovasi terhadap digitalisasi sistem pembayaran melalui kerja sama dengan industri digitalisasi ekonomi keuangan nasional, digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas layanan digitalisasi terhadap sistem pembayaran.
“Bank Indonesia terus mendorong digital inovation, tentu saja bekerja sama dengan industri digitalisasi ekonomi keuangan nasional, digitalisasi sistem pembayaran, semuanya perlu bisa memperluas layanan digitalisasi sistem pembayaran,” imbuhnya. (Ahmadi Yahya)
