Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar Titipan Belanja Prioritas Pemerintahan Jokowi ke Prabowo untuk 2025

Bappenas dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mencatat 7 arah kebijakan belanja 2025 yang artinya dijalankan pemerintahan baru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). IKN menjadi salah satu prioritas pemerintahan baru untuk dilanjutkan pembangunannya. - Dok. BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). IKN menjadi salah satu prioritas pemerintahan baru untuk dilanjutkan pembangunannya. - Dok. BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA – Tongkat estafet kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden akan segera beralih kepada Prabowo Subianto. Pemerintahan Presiden Jokowi kemudian menitipkan sejumlah catatan berupa belanja prioritas untuk pemerintahan Prabowo pada tahun anggaran 2025. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKp) 2025 mencatat setidaknya terdapat 7 arah kebijakan belanja tahun depan yang artinya akan dijalankan pemerintahan baru. 

Adapun pada 2025 mendatang, belanja negara ditargetkan mencapai 16,15%–17,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bila mengacu PDB 2023 yang senilai Rp20.892,4 triliun, artinya belanja negara akan mencapai Rp3.374,12 triliun hingga Rp3.718,85 triliun. 

Sebagai perbandingan, pemerintah menetapkan belanja negara pada tahun ini senilai Rp3.325,1 triliun. 

Lebih lanjut, target belanja pada 2025 yang naik tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar sebesar 11,96%–13,35% dari PDB dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 4,19% –4,45% dari PDB. 

Bappenas menyampaikan peningkatan kualitas belanja negara (spending better) dilakukan dengan mengarahkan komposisi belanja agar lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Lalu apa saja yang dititipkan, berikut detailnya:

7 Fokus kebijakan belanja negara untuk pemerintahan Prabowo dari era Jokowi:

  1. Peningkatan mutu pendidikan
  2. Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, hunian layak, lingkungan bersih dan sehat
  3. Percepatan reformasi subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran
  4. Penataan kelembagaan serta regulasi untuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
  5. Percepatan dan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah
  6. Penguatan kualitas belanja Transfer ke Daerah untuk mendorong produktivitas dan berorientasi pada outcome (spending better), serta menguatkan skema earmarking transfer ke daerah terutama dana alokasi khusus (DAK) fisik
  7. Penguatan sinergi dan harmonisasi transfer ke daerah dengan belanja pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper