Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) kecewa dengan langkah pemerintah memilih menetapkan fleksibilitas harga pembelian gabah oleh Bulog, alih-alih menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah secara permanen.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih mengatakan bahwa ketentuan fleksibilitas harga pembelian gabah kering panen (GKP) oleh Bulog maksimal Rp6.000 per kilogram belum menguntungkan petani. Musababnya, menurut Henry saat ini biaya produksi petani sudah mencapai Rp5.800 per kilogram GKP.
Adapun sebelumnya, SPI telah mengusulkan rekomendasi angka HPP GKP kepada pemerintah sebesar Rp7.000 per kilogram.
"Ini menurut kami tidak menguntungkan bagi petani, jadi kalau hanya sekadar dapat Rp200 [per kilogram] ya tidak bisa," ujar Henry saat dihubungi, Kamis (4/4/2024).
Apalagi, Henry menyayangkan kebijakan fleksibilitas juga masih bersifat temporer alias sementara. Adapun Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 167/2024 menetapkan aturan fleksibilitas harga pembelian GKP oleh Bulog sebesar Rp5.000 per kilogram berlaku hingga akhir Juni 2024.
Selain itu, fleksibilitas harga pembelian Bulog itu juga tidak disertai pengawasan yang tegas dalam implementasinya. Hal ini membuat petani ragu implikasi aturan fleksibilitas terhadap harga gabah petani di saat panen raya.
Baca Juga
Di sisi lain, menurut Henry saat ini sebagian besar gabah petani dibeli oleh pihak swasta, ketimbang negara. Tidak adanya penindakan yang tegas terhadap para produsen beras yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kata Henry, menyebabkan ruang spekulan masih terbuka lebar.
"Jadi ini masih sifatnya temporer saja dan ini sangat merugikan konsumen dan petani," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan HPP gabah dan beras mulai 3 April 2024 hingga 30 Juni 2024.
Secara terperinci, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Selanjutnya, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp6.300 per kg naik menjadi Rp7.400 per kilogram.
Sementara itu, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 20%, dan butir menir maksimal 2% yang sebelumnya Rp9.950 per kilogram dipatok menjadi Rp11.000 per kilogram.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menuturkan, penyesuaian HPP tersebut bertujuan agar Bulog dapat menggenjot stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang berasal dari produksi dalam negeri sehingga tidak hanya bersumber dari importasi saja.
“Tentu dengan adanya fleksibilitas harga bagi Bulog ini akan menjadi safety net bagi para sedulur petani, agar harga dapat terjaga dengan baik. Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan memengaruhi harga,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Rabu (3/4/2024).
