Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan melunasi utang terkait dengan biaya penyaluran pupuk subsidi pada periode 2020—2023 yang mencapai Rp10,4 triliun sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu hasil audit dan kalkulasi terkait dengan biaya yang perlu dibayarkan oleh Negara.
Hal ini disampaikan olehnya kepada wartawan usai melakukan pelepasan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
“Ya, [soal] kurang bayar, karena kalau sudah diaudit dan sudah rampung pasti dibayar. Kamu harus mengerti mekanisme itu. [Tidak bisa] langsung tagih, langsung bayar. Penagihan pasti diaudit dulu, baru selesai, baru dibayar, mekanismenya begitu,” tandas Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan bahwa pemerintah akan melunasi utang terkait dengan biaya penyaluran pupuk subsidi pada periode 2020—2023.
Hal ini dia sampaikan dalam menanggapi laporan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait dengan adanya utang atau kurang bayar pemerintah atas biaya penyaluran pupuk subsidi pada periode 2020-2023 mencapai Rp10,48 triliun.
Baca Juga
“Semua hal yang menyangkut bahwa kalau ada suatu tunggakan pemerintah kalau itu betul itung-itungannya tentu pemerintah harus membayar sesuai dengan kewajibannya. Saya kira itu,” ujarnya usai meresmikan Halal Fair 1445 Hijriah di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tangerang, Banten, Selasa (2/4/2024)
Menurut catatan Bisnis, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan utang pemerintah belum dibayarkan lunas lantaran masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Secara terperinci, dia menjabarkan tagihan tahun 2020 yang telah diaudit BPK sebesar Rp430,23 miliar. Pada 2022, tagihan sebesar Rp16,3 triliun telah dilunasi pada 28 Desember 2023.
Namun, masih ada utang senilai Rp178,45 miliar dari tagihan tahun 2022 yang masih ditangguhkan. Sementara itu, berdasarkan audit BPK tagihan utang 2023 sebesar Rp9,87 triliun.
"Sehingga total kurang bayar piutang subsidi Pupuk Indonesia ke pemerintah sebesar Rp 10,48 triliun," kata Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDO) Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Adapun, tagihan 2022 yang ditangguhkan merupakan penangguhan atas volume pupuk sebanyak 40.491 ton yang mesti dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pertanian, bank Himbara, dan Pupuk Indonesia pada April-Mei 2024.
"Jadi belum terbayar semua karena masih ada beberapa item yang masih membutuhkan beberapa verifikasi," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, pelunasan utang subsidi pupuk oleh pemerintah nyaris tuntas dan tersisa tagihan hampir Rp1 triliun yang termasuk pada periode 2020-2021.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pemerintah telah melunasi utang subsidi pupuk sebesar Rp16,6 triliun pada 28 Desember 2023. Dia tak mengkhawatirkan kemampuan pemerintah untuk membayar sisa tagihan utang yang ada.
"Artinya, ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi ini sudah dibayar, masih ada sekitar hampir Rp1 triliun tahun 2020-2022," kata Rahmad di Jakarta.
Menurut Rahmad, utang pemerintah sebesar kurang dari Rp1 triliun itu tidak berarti pemerintah ogah melunasi, melainkan terdapat dokumen dan penjelasan tambahan yang masih diproses.
