Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menyampaikan data penting berupa realisasi APBN 2024, Senin (25/2/2024) pukul 11.00 WIB. Konferensi pers APBN Kita hari ini merupakan yang pertama kali sejak Prabowo Subianto ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Sri Mulyani bersama jajaran eselon I akan memaparkan kinerja APBN edisi Maret yang mengulas realisasi hingga Februari.
Pada siang hari ini, Sri Mulyani akan melaporkan realisasi baik penerimaan yang telah masuk ke kantong kas negara maupun anggaran yang telah dikeluarkan untuk beragam penyaluran sepanjang Januari dan Februari 2024.
Selain itu, dirinya juga akan memaparkan detail kondisi postur APBN dalam dua bulan pertama pada 2024. Termasuk surplus/defisit serta realisasi pembiayaan APBN.
Dalam APBN 2024, Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp857,6 triliun.
Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.802,3 triliun, yang mana kontributor pendapatan negara utamanya berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp2.309,9 triliun atau tumbuh 9,0% dari outlook 2023.
Baca Juga
Meski demikian, sebelumnya Bendahara Negara tersebut telah memaparkan kinerja APBN Hingga 15 Maret 2024. Sri Mulyani telah menyampaikan kinerja APBN surplus senilai Rp22,8 triliun. Cenderung lebih rendah dari capaian Januari yang senilai Rp31,3 triliun.
Capaian surplus ini tercermin dari pendapatan negara yang mencapai Rp493,2 triliun atau naik Rp93 triliun dari akhir Februari 2024, namun terkontraksi 5,4% dari periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy).
Sementara hingga 15 Maret ini, negara telah belanja senilai Rp470,3 triliun atau 14% dari target.
Dalam transisi menuju pemerintahan baru ini, Sri Mulyani juga menyiapkan APBN untuk presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan lupa ini pemerintah transisi, kami akan membantu untuk mendesain APBN transisi dengan etikanya ya kita komunikasi dengan pemerintah baru,” tuturnya dalam rapat di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.
Sesuai dengan linimasa penyusunan APBN, saat ini pemerintah tengah membuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar postur APBN 2025.
Nantinya, KEM-PPKF akan disampaikan kepada DPR pada akhir Mei, kemudian membahas Rancangan APBN (RAPBN) pada pada Juni, yang pada akhirnya akan disampaikan oleh Presiden saat Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.
