Bisnis.com, JAKARTA - Sejak akhir 2023, pemerintah Indonesia menggaungkan program pem biayaan kepemilikan rumah dan bangunan ramah lingkungan atau disebut dengan KPR Hijau (green mortgages) sebagai salah satu langkah untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) untuk sektor perumahan pada 2050.
Langkah yang dilakukan pemerintah ini tentu layak diapresiasi. Meskipun program ini belum teruji mampu mengatasi perubahan iklim sebagaimana tujuan awalnya, akan tetapi setidaknya pemerintah telah memulai niat baik untuk mengatasi perubahan iklim dengan berbagai program menarik salah satunya KPR Hijau ini.
Dalam konteks program KPR Hijau ini, secara umum, selain menawarkan bunga ringan dan tenor pembayaran yang panjang, KPR Hijau juga menawarkan desain rumah yang efisien energi, pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, pengelolaan air yang berkelanjutan, lokasi strategis yang mudah untuk mengakses moda transportasi umum, dan lingkungan perumahan yang berkelanjutan.
Banyaknya penawaran ini tentu sangat menggiurkan. Sebagaimana produk ramah lingkungan pada umumnya, harga produk yang cenderung lebih mahal menjadi perhatian yang paling menjadi sorotan. Ada harga, ada kualitas, ini yang lumrah.
Akan tetapi, persoalan harga ini diatasi dengan tenor pembiayaan yang panjang dan bunga yang rendah sehingga membuat program KPR Hijau cukup realistis.
Di tengah persoalan iklim yang makin mendesak, menjadi hal yang wajar jika pemerintah terus berinovasi untuk menghadirkan program-program terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Baca Juga
Apalagi, Indonesia sendiri makin berambisi untuk mengatasi perubahan iklim dengan meningkatkan target komit-mennya dalam NDC dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan dengan dukungan internasional dari 41% menjadi 43,20%.
Tidak dapat dimungkiri, saat ini persoalan kepemi-likan hunian serta persoalan lingkungan terbilang makin pelik. Terkait dengan konteks ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa setidaknya terdapat 12,7 juta backlog perumahan di Indonesia yang juga mengartikan bahwa jutaan orang Indonesia masih belum memiliki hunian milik pribadi.
Hal ini diperparah dengan fakta bahwa peningkatan permintaan kepemilikan rumah berbanding lurus dengan peningkatan emisi gas rumah kaca.
Berkelindan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, peningkatan jumlah perumahan telah bertanggung jawab atas 17% emisi gas rumah kaca global, 5,5% dikontribusikan secara langsung dan 11% dikontribusikan secara tidak langsung.
Melihat konteks ini, Program KPR Hijau ini seolah-olah hadir untuk mengatasi kedua persoalan itu. Ibarat kata pepatah, sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.
Akan tetapi, apakah KPR Hijau benar-benar menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kedua persoalan itu? Menurut hemat saya, KPR Hijau tidak dapat menyelesaikan kedua masalah ini dengan tuntas. Hal ini jelas karena KPR Hijau sendiri bukan sebuah kewajiban, tetapi hanya sebuah pilihan yang dapat dipilih konsumen jika ingin memiliki hunian yang lebih berkelanjutan.
Kendati demikian, terlalu dini juga jika mengatakan program ini tidak membe-rikan dampak positif, karena setidaknya program ini mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya huni-an yang ramah lingkungan bagi publik demi melangkah menuju era yang lebih berkelanjutan.
Untuk menuju era yang lebih berkelanjutan, konsep hijau untuk perumahan harus bersifat wajib (mandatory). Sederhananya, setiap pengembang perumahan yang ingin membangun perumahan maka sudah seharusnya memperhatikan aspek lingkungan dari hulu ke hilir.
Mulai dari grand design, komponen bangunan, tata letak, drainase, pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, sampai dengan berbagai fasilitas penunjang harus berpedoman pada pelestarian lingkungan.
Ketika KPR Hijau masih menjadi sebuah pilihan atau dengan kata lain “tidak wajib” maka program KPR Hijau ini dapat dikatakan masih bersifat gimik semata. Ingat, ekonomi hijau tidak butuh gimik untuk berjalan karena yang dibutuhkannya jauh daripada itu, yakni komitmen dan kreativitas untuk mengembangkan serta membangun jalan menuju ekonomi hijau itu sendiri.
Saat ini, banyak pengembang perumahan belum memprioritaskan isu lingkungan. Mereka masih ber-pikir jangka pendek, sekadar menjual rumah saja demi keuntungan sesaat.
Apalagi, daya beli masyarakat yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, membuat memi-liki hunian yang layak saja masih sulit terpenuhi.
Seharusnya, pemerintah memikirkan cara untuk menghadirkan perumahan yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan.
Bayangkan saja, jika semua rumah subsidi yang dibangun di Indonesia sudah berkonsep ramah lingkungan, menciptakan lingkungan yang lebih baik tidak sekedar isapan jempol belaka.
Lagi-lagi, saya harus sampaikan bahwa membangun hunian yang lebih ramah lingkungan, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi, mewujudkannya bukan sebuah hal yang mustahil.
Pemerintah jelas tidak boleh mati akal, jika terlalu berat mewujudkannya maka kedepankan kolaborasi. Semua stakeholder pasti akan menyambut baik program berkelanjutan asalkan seperangkat regulasi penunjang juga sudah disiapkan. Mari bangun masa depan lebih berkelanjutan!
