Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong perbankan untuk mengakselerasi penyaluran KPR hijau dalam rangka mendukung penyediaan energi yang adil dan terjangkau yang telah digulirkan oleh pemerintah.
“Beberapa bank di Indonesia sudah mengambil inisiatif untuk menyalurkan KPR hijau dengan menggandeng pengembang perumahan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini adalah inisiatif yang sangat baik yang perlu kita dorong lebih lanjut,” katanya dalam acara Seminar Energy Efficient Mortgage (EEM) Development throughout Asean countries, Selasa (22/8/2023).
Sri Mulyani mengatakan, bangunan perumahan merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yaitu sekitar 17 persen dari total emisi gas rumah kaca global.
Dari jumlah tersebut, 5,5 persen di antaranya merupakan emisi langsung dari bangunan dan 11 persen merupakan emisi tidak langsung dari listrik dan panas yang digunakan.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan berbagai program, salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau. Insentif lainnya yang diberikan berupa tax holiday dan tax allowance.
“Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelasnya.
Dia berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Menkeu juga meminta kepada para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.
“Untuk menuju ke perumahan yang efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menekankan bahwa menurut Laporan Climate Transparency 2022, bangunan gedung merupakan salah satu kontributor emisi karbon utama di Indonesia yang terdiri dari 4,6 persen emisi langsung dan 24,5 persen secara tidak langsung.
Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air, dan sumber daya lainnya pada bangunan, khususnya bangunan perumahan melalui implementasi konsep bangunan gedung hijau sesuai amanat PP No. 16/2021 tentang Bangunan Gedung.
"Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program [IGAHP] untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” jelasnya.
