Bisnis.com, JAKARTA -- Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin (GAMMA) ikut mendorong Kementerian Perindustrian untuk membuka data pemanfaatan harga gas bumi tertentu (HGBT) serta efek domino dari industri pengguna.
Chairman of GAMMA Dadang Asikin mengatakan, transparansi data serapan gas murah ke industri akan membuktikan besarnya potensi penerimaan negara dari tujuh sektor industri.
"Kompensasi potensi penerimaan negara dari gas dibanding dengan efek domino dari pemanfaatan HGBT, apakah ada data dan hitungannya? Itu yang perlu di kaji dan dijelaskan oleh Kemenperin," kata Dadang kepada Bisnis, (7/3/2024).
Sebagai lembaga yang menaungi asosiasi pengerjaan logam dan permesinan, Dadang menjelaskan bahwa dampak HGBT signifikan terhadap industri pengolahan logam dasar, seperti baja, nikel, dan logam lainnya.
Sementara itu, untuk industri pengerjaan logam mesin tidak begitu besar lantaran energi yang digunakan lebih banyak menggunakan listrik.
"Kalau industri pengolahan logam dasar sangat besar mengingat tanur smelter pengolahan bijih logam menggunakan sistem blast furnace maupun induction furnace, mereka biasanya mempunyai pembangkit sendiri yang bersumber dari batu bara atau gas," ujarnya.
Baca Juga
Dalam hal ini, Dadang menyoroti lobi-lobi antara Kemenperin dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperluas sektor penerima HGBT dari semula tujuh industri. Kementerian ESDM justru meminta evaluasi serapan gas murah industri.
Tak heran, menurut Dadang, permintaan Kementerian ESDM terkait keterbukaan pemanfaatan gas industri hal wajar mengingat HGBT merupakan insentif dari pemerintah yang memaksa produsen gas untuk menjual dengan harga tertentu.
Kemenperin mesti membuktikan seberapa besar potensi multiplier effect industri dan nilai keekonomian yang bisa didapat dari HGBT.
"Sehingga kehilangan potensi penerimaan negara di sektor gas bisa terkompensasi oleh peningkatan parameter ekonomi secara signifikan dan terukur di industri," tuturnya.
Berdasarkan informasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serapan HGBT pada 2023 tidak mencapai 100%.
Sepanjang 2021, jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri sebesar 87,06% dari alokasi saat itu 1.241,01 BBtud, sementara penyaluran gas pada 2022 melorot ke level 81,38% dari alokasi volume sebesar 1.253,81 BBtud.
Namun, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan bahwa serapan HGBT sepanjang 2023 telah naik ke level sekitar 96%. Artinya, ada peningkatan penerima insentif gas murah itu yang cukup signifikan dibandingkan penyaluran 2021 dan 2022.
