Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan antara Indonesia-Kamboja, termasuk impor beras dari Negara Tanah Kedamaian tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia itu mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.
Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan bilateral sebelum agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-Australia dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia.
“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/3/2024) .
Selain itu, kedua pemimpin juga membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-7 RI itu menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di Asean pada tahun lalu.
Baca Juga
Kepala Negara juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan Asean berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.
“Kita sadari Asean masih memiliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan Asean dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujarnya.
Presiden asal Surakarta itu pun menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.
Terkait investasi, Presiden menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” imbuhnya.
Kemudian, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.
Dia menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi nota kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” pungkas Jokowi.
