Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, potensi besar energi surya Indonesia sejatinya dapat dikembangkan menjadi sumber tenaga listrik andalan berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
Terlebih, sejumlah permasalahan yang selama ini mengganjal pemanfaatan energi matahari tersebut, satu per satu sudah mulai terurai. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus melakukan perbaikan kebijakan yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Artikel tentang semburat redup energi surya tertudung PLTS atap menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Rabu (6/3/2024):
1. Semburat Redup Energi Surya Tertudung PLTS Atap
Dengan pengoperasian PLTS Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat pada awal November 2023, setidaknya menjadi milestone bagi percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi surya di Tanah Air.
Berkaca pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi EBT di dalam negeri paling besar masih bersumber dari tenaga surya dengan total potensi 208 gigawatt (GW).
Kemudian, disusul potensi EBT lainnya seperti hidro dengan potensi 75 GW, angin 60,6 GW, bioenergi dengan potensi 32,6 GW, dan panas bumi 23,9 GW, serta energi laut dengan potensi 17,9 GW.
Mengacu pada sumber potensi tersebut, wajar apabila pemerintah menggantungkan harapannya pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, salah satunya PLTS atap yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional sekaligus untuk mencapai target penurunan emisi karbon.
Pemerintah sebelumnya juga berharap agar penggunaan PLTS atap di masyarakat bisa terus meningkat, sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM 26/2021 sebagai revisi Permen ESDM 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Namun, harapan besar itu nyatanya belum sejalan dengan capaian pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang hingga Desember 2023 baru sebesar 140 megawatt (MW), dengan target pada 2025 sebesar 3,6 gigawatt (GW).
Itu sebabnya, pemerintah terus melakukan optimalisasi dan akselerasi pemanfaatan energi surya melalui PLTS Atap, salah satunya dengan merevisi Permen ESDM Nomor 26/2021, menjadi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024.
2. Strategi Ekstrem Prabowo Naikkan Rasio Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bergolak. Rencana pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober 2024 yang akan mendirikan Badan Penerimaan Negara yang terdiri dari Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Direktorat PNBP melahirkan potensi pro-kontra di internal otoritas fiskal.
Polemik yang muncul a.l dari aspek kelembagaan termasuk mekanisme penunjukan atau pemilihan dari pimpinan badan baru itu serta perdebatan mengenai esensi dari tugas BPN, apakah berfokus pada penerimaan negara, atau juga berfokus pada belanja perpajakan dalam bentuk insentif.
BPN bukanlah satu-satunya lembaga baru yang dipisah dari Kementerian Keuangan. Rezim baru juga rencananya akan meleburkan Bappenas, BKF, dan Ditjen Anggaran serta menyatukan DJPB, DJKN, dan DJPPR.
Terlepas dari polemik ini, masing-masing direktorat di Kementerian Keuangan tengah melakukan kajian dan menampung opini publik terkait rencana ini. Sementara itu, Prabowo Subianto dalam Mandiri investment Forum mengatakan, saat ini sedang menampung usulan dari beberapa pihak yang akan dicalonkan sebagai dirjen Pajak.
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto bakal memperluas wajib pajak agar rasio pajak atau tax ratio Indonesia dapat naik menjadi 16% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Prabowo mengatakansaat ini tax ratio Indonesia hanya di angka 10% terhadap PDB. Angka itu, menurut Prabowo, lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja yang berada di angka 16% hingga 18% terhadap PDB.
Prabowo optimistis perekonomian Indonesia di masa mendatang akan lebih baik dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Salah satu upaya yang bakal dilakukan dirinya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menaikkan tax ratio.
3. Kripto Bitcoin Meroket Tembus Level Tertinggi Jelang Halving
Aset digital kripto Bitcoin kembali melesat nyaris menembus level tertingginya sepanjang masa, di level US$68.000.
Bitcoin terus mengintai level tertinggi sepanjang masa di level US$69.044,77 yang dicapai pada November 2021, berdasarkan data Coingecko. Dengan begitu, Bitcoin telah naik 50% tahun ini dan sebagian besar kenaikannya terjadi dalam beberapa pekan terakhir ketika arus modal masuk ke ETF Bitcoin spot yang terdaftar di AS melonjak.
Otoritas bursa AS menyetujui perdagangan ETF Bitcoin spot pada awal tahun ini. Peluncurannya membuka jalan bagi investor besar baru dan telah menghidupkan kembali antusiasme dan momentum yang mengingatkan pada kenaikan hingga mencapai rekor pada tahun 2021.
Arus modal bersih ke dalam 10 ETF Bitcoin spot terbesar di AS mencapai US$2,17 miliar dalam sepekan hingga 1 Maret 2024, dengan lebih dari setengahnya masuk ke dalam iShares Bitcoin Trust milik BlackRock, menurut data LSEG.
Analis pasar IG Tony Sycamore mengatakan nafsu untuk mendapatkan eksposur ke Bitcoin mencapai tingkat yang tak terpuaskan saat ini. “Meskipun Bitcoin jenuh beli dalam jangka pendek, pergerakannya masih jauh dari selesai, dan penurunan akan didukung dengan baik dengan pergerakan menuju US$80.000 bukan tidak mungkin,” jelasnya.
Sementara itu, crypto Ethereum juga ikut menguat karena spekulasi bahwa aset kripto terbesar kedua ini juga akan segera memiliki ETF yang mendorong arus modal masuk. Ethereum menguat lebih dari 50% sepanjang tahun ini dan terakhir berada di US$3.649.
4. Virtue Diagnostics Datang, Ketergantungan Impor Alkes IVD Berkurang
Virtue Diagnostics, perusahaan asal China, resmi memulai operasi pabrik alat kesehatan in vitro diagnostics (IVD) di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/3/2024).
Peresmian pabrik Virtue Diagnostics dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Sejatinya, fasilitas produksi yang menelan investasi US$10 juta ini telah selesai dibangun pada medio 2023.
Country Manager Virtue Diagnostics Indonesia Martin Marpaung mengatakan pabrik baru tersebut merupakan terbesar di Asean dengan kapasitas produksi lebih dari 1.000 unit instrumen per tahun, dan 6.000 liter reagen per hari.
"Kami percaya kapasitas yang kami miliki saat ini bisa menghapus ketergantungan terhadap reagen impor karena kapasitas kami sangat mencukupi untuk 100% kebutuhan nasional," ujarnya, Selasa (5/3/2024).
Diagnostik in vitro (IVD) adalah tes untuk mendeteksi penyakit, kondisi, dan infeksi. In vitro berarti di dalam kaca. Artinya tes ini biasanya dilakukan di dalam tabung reaksi dan peralatan serupa, bukan tes in vivo, yang dilakukan di dalam tubuh.
Adapun reagen merupakan alat laboratorium yang berupa cairan yang digunakan untuk mengetahui suatu reaksi kimia atau sebagai reaktan.
Produk Virtue Diagnostics akan digunakan untuk pemeriksaan spesimen dari tubuh manusia, seperti darah, dan rambut secara in vitro guna mendapatkan informasi untuk diagnosa, pemantauan atau gabungan.
Saat ini, Virtue Diagnostics Indonesia memasarkan empat kelompok produk di pasar domestik, yaitu immunologi, hematologi, kimia klinik, dan molekuler bermerek Vercentra. Adapun reagen menggunakan merek Virtuedx.
Dia memastikan tingkat komponen dalam negeri untuk produk alkes yang diproduksinya telah mencapai lebih dari 40%.
Virtue memastikan produk yang dibuat di Indonesia telah melalui uji klinis bekerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), dan Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta (RSA UGM).
Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Sertifikat Standard Industri Alat Kesehatan dan Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) pada Desember 2023.
5. Utak–Atik Skema Pembiayaan Hunian Murah Kelas Menengah dan MBR
Permasalahan backlog perumahan di Indonesia hingga kini masih menghantui. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog rumah di Indonesia mencapai sebanyak 12,7 juta unit. Pada 2021 berada di level 12,72 juta unit, menurun dari tahun 2020 yang berada di level 12,75 juta hunian.
Pada 2004, backlog perumahan mencapai 5,2 juta unit rumah. Jumlah ini akan terus berubah seiring pertambahan kebutuhan sekitar 700.000 unit hingga 800.000 unit setiap tahunnya yang berasal dari pertumbuhan keluarga baru.
Pemerintah sendiri menargetkan permasalahan backlog tuntas pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target tahun 2045 ini tentu perlu terobosan. Jika tidak, tahun 2045, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.
Pemerintah memang telah berupaya untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang perolehan penghasilan setiap bulannya di bawah Rp8 juta, pemerintah memberikan bantuan pembiayaan berupa Skema pembiayaan tersebut berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Adapun MBR yang memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta dapat membeli rumah subsidi yang saat ini harganya berkisar Rp166 juta sampai Rp240 juta tergantung lokasi provinsi.
Penyaluran kuota FLPP pada 2024 ditargetkan sejumlah 166.000 unit rumah atau senilai Rp21,04 triliun. Target itu lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran FLPP di tahun 2023 yang mencapai 229.000 unit dengan nilai Rp26,3 triliun.
Pembiayaan perumahan melalui program KPR-FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan dana FLPP dengan porsi sumber dana dari pemerintah sebesar 75% dan bank pelaksana sebesar 25%.
Di sisi lain, untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan gaji di atas Rp8 juta hingga Rp15 juta sendiri belum ada intervensi pemerintah agar segmen ini bisa memiliki rumah. Selama ini masyarakat berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp15 juta dianggap mampu untuk dapat membeli rumah. Kenyataannya segmen ini tak bisa memiliki rumah karena mereka secara syarat penghasilan tidak bisa membeli rumah subsidi dan juga tak mampu membeli rumah komersial.
Untuk diketahui, merujuk Survei Harga Properti Residensial (SHPR) kuartal IV tahun 2023 yang dikeluarkan Bank Indonesia menyebutkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi skema pembiayaan utama masyarakat dalam membeli rumah. KPR memiliki pangsa sebesar 75,89% dari total pembiayaan dalam pembelian rumah primer, diikuti pembiayaan tunai bertahap sebesar 17,24%, dan tunai 6,72%.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengatakan populasi Indonesia sangat besar mencapai 278,8 juta jiwa pada 2023, sedangkan angka backlog saat ini mencapai 12,7 juta unit.
Kemampuan BTN dalam membiayai hunian baik subsidi maupun komersial mencapai 250.000 hingga 300.000 unit, sedangkan untuk secara total keseluruhan produksi rumah nasional mencapai 600.000 unit. Di sisi lain, angka pertumbuhan keluarga baru mencapai 800.000 hingga 1,2 juta pasangan per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
