Bisnis.com, JAKARTA— PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah menjajaki peluang kerja sama pembiayaan anyar, transition financing untuk mempercepat investasi di sisi pembangunan pembangkit gas serta efisiensi pembangkit fosil.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi membeberkan sejumlah perbankan di Asia telah menunjukkan minat mereka untuk ikut dalam pembiayaan taksonomi transisi tersebut.
Taksonomi transition financing itu bakal menambah opsi pembiayaan murah bagi PLN yang sebelumnya telah didapat dari skema green financing atau model taksonomi hijau yang lama dari kemitraan dengan Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Taksonomi yang disebut terakhir lebih berfokus pada pembiayaan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
“Nah kalau kita ingin bangun pembangkit gas bukan green financing yang diambil tapi transition financing,” kata Evy saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Evy menambahkan sejumlah bank yang tergabung ke dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) belakangan mulai mempertimbangkan skema pembiayaan transition financing tersebut.
Baca Juga
Aliansi perbankan swasta di bawah GFANZ itu terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
“Tentunya untuk bisa ke green untuk melewati transisi mau gak mau mereka juga mau untuk membiayai itu,” kata Evy.
Adapun, kebutuhan pembiayaan intensif untuk pembangkit gas itu menjadi beralasan di tengah revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) tahun ini.
PLN berencana mengurangi capacity factor (CF) atau kapasitas produksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara (coal phase down) sembari menaikkan variabel EBT dan gas.
Skema itu dijabarkan PLN lewat skenario Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down (ACCEL RE Coal Phase Down), dengan proyeksi tambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 62 gigawatt (GW) atau 75 persen dari kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan 2040.
Sementara itu, pembangkit gas bakal mengambil bagian 25 persen dari kapasitas pembangkit nasional dalam revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) hingga 2040 nanti.
