Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan seluruh menterinya segera menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sambil menunggu hasil Pemilu 2024.
Nantinya, Presiden yang terpilih akan jalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri terkait.
“Ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN–karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Senin (26/2/2024).
Jokowi menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dia menilai RAPBN 2025 berfungsi sebagai penghubung menjaga keberlanjutan pembangunan dan mendukung program yang dimiliki oleh Presiden yang terpilih nanti.
Menurutnya, kebijakan fiskal pada APBN 2025 harus mendukung keberlanjutan terkait kebijakantransformasi ekonomi yang telah dijalankan selama dekade terakhir.
Jokowi juga mendorong semua pihak saling berkolaborasi untuk memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah disahkan.
Baca Juga
“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada APBN 2025 transformasi ekonomi harus–yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir–harus terus berlanjut sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden mengamati sejumlah negara yang sudah berada di zona resesi, Indonesia harus berhati-hati dan sangat penting memahami kondisi serta dampak dari ketidakpastian ekonomi global.
“Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontinjensi plan jika terjadi gejolak dan krisis,” ujar Jokowi.
Pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Presiden Jokowi memberikan instruksi ke seluruh anak buahnya untuk memastikan masyarakat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, termasuk menjaga persediaan pangan serta tabilitas harga bahan pokok pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
“Saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok, dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial,” kata Jokowi.
Dia juga menekankan pada kesiapan infrastruktur dan moda transportasi dalam menghadapi tradisi ‘mulih dhisik’, merupakan bahasa jawa artinya pulang dulu atau pulang sebentar, atau dikenal mudik.
“Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan karena ini adalah event tahunan,” lanjut ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan program makan siang gratis besutan Prabowo-Gibran.
Dia menyebutkan bahwa Jokowi menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar 2,48%-2,8%.
Jokowi, katanya, dalam sidang kabinet paripurna, meminta Kementerian/Lembaga menjaga agar defisit APBN 2025 tak terlampau jauh dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali. Tadi ancer-ancer-nya antara 2,48%-2,8%. Dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5%-1%," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).
Dia mengamini bahwa program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran turut menjadi pembahasan dalam sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan sejumlah dampak program makan siang gratis, khususnya terhadap defisit APBN.
Menurutnya, pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya. “
Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ucapnya. (Ahmadi Yahya)
