Bisnis.com, JAKARTA - Alokasi belanja subsidi bakal membengkak setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menambah subsidi pupuk senilai Rp14 triliun pada tahun ini atau jelang Pemilu 2024.
Keputusan itu sekaligus akan mengatrol alokasi belanja untuk program perlindungan sosial, setelah pada pekan lalu pemerintah memutuskan untuk memperpanjang durasi bantuan sosial (bansos) hingga Maret 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan urgensi pemberian tambahan subsidi pupuk karena telah memasuki musim tanam.
Adapun, alokasi anggaran subsidi pupuk pada 2024 tercatat senilai Rp26,6 triliun, sehingga total penyaluran pada tahun ini membengkak menjadi Rp40,6 triliun. Sejalan dengan itu, penerima subsidi pun bertambah dari sebelumnya 5,7 juta petani menjadi 8,2 juta petani.
“Bapak Presiden [Joko Widodo] sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi [pupuk] Rp14 triliun,” kata Airlangga, Senin (5/2/2024).
Hanya saja, sejauh ini pemerintah masih belum memberikan penjelasan secara terperinci mengenai sumber penambahan alokasi subsidi pupuk tersebut.
Baca Juga
Kemungkinan besar, alokasi tersebut akan memanfaatkan automatic adjustment atau penyesuaian anggaran dalam rangka merespons dinamika global terhadap aktivitas ekonomi di dalam negeri.
“Nanti itu teknisnya ada macam-macam cara, Bu Menkeu [Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati] akan menyelesiakan, salah satunya automatic adjustment,” jelas Airlangga.
Soal automatic adjustment, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan langkah itu merupakan bentuk optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Automatic adjustment terbukti ampuh menjaga ketahanan APBN pada 2022 dan 2023,” katanya.
Pada tahun ini, nilai automatic adjustment di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) tercatat Rp50,14 triliun, yang nantinya bisa digunakan untuk belanja tertentu apabila kegiatan ekonomi terhentak oleh dinamika perekonomian dunia.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan hingga Juni 2024 dan bantuan langsung tunai hingga Maret 2024.
Program ini menggantikan program bansos El Nino yang telah dijalankan pada akhir 2023. BLT El Nino tersebut berganti nama menjadi BLT mitigasi risiko pangan.
Berdasarkan catatan Bisnis, kedua program tersebut tidak masuk dalam program perlinsos prioritas yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.
“Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” kata Airlangga.
