Bisnis.com, JAKARTA — Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menilai prioritas pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam negeri membutuhkan komitmen investasi yang lebih serius dalam eksplorasinya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan berdasarkan statistik, Indonesia memiliki cadangan geothermal hingga 40% dari pasokan yang ada di seluruh dunia.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya panas bumi Indonesia ditaksir mencapai 23.965,5 MW atau sekitar 24 GW, nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.
“Tidak ada transisi tanpa subsidi. Ketika subsidi diberikan, maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih sehat dan lebih bersih,” ujarnya dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (11/1/2024).
Meski demikian, dia mengatakan investasi EBT di Indonesia memiliki risiko dan juga biaya yang besar. Oleh karena itu, negara disebut harus siap untuk turut serta berperan dalam langkah ini.
Sebagai contoh, dia mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN selama ini harus mencari solusi pasokan listrik tidak terkecuali untuk mobil listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan roadmap atau peta jalan komprehensif.
Baca Juga
“[Semua] ini harus dijadikan rencana besar disepakati dan dijalani lintas waktu,” tuturnya.
Dalam dokumen visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) memberikan narasi soal transisi energi yang bertajuk 'Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air'.
Program 'Indonesia Menuju EBT' ini akan dilalui dengan diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya. Dukungan pemerintah dilakukan mulai dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi.
Anies-Cak Imin juga ingin memaksimalkan peran panas bumi, seiring Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi.
Terdapat juga misi yang bertajuk Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang dengan pembahasan soal insentif dan disinsentif dalam konteks mendorong EBT, dan implementasi nilai ekonomi karbon.
Salah satunya adalah membatasi pembangunan baru PLTU batu bara dan pensiun dini pembangkit jenis ini dengan prioritas di wilayah Jawa dan Bali, diikuti wilayah-wilayah lainnya.
