Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan divestasi atau pengganti Zarubezhneft di Blok Tuna, lepas pantai Natuna Timur, bisa diputuskan tahun ini.
Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan sejumlah perusahaan sudah menunjukaan minat mereka untuk menggantikan posisi BUMN Rusia itu.
Nanang berharap proses divestasi dapat segera diputuskan untuk melanjutkan proyek Blok Tuna yang saat ini tersendat akibat sanksi Inggris dan Uni Eropa.
“Sebenarnya sudah banyak [yang minat] cuma butuh proses dan nanti semisal ada pergantian pemegang hak partisipasi dari Zarubezhneft bisa dimulai,” kata Nanang saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Seperti diketahui operator Blok Tuna, Harbour Energy memproyeksikan keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) untuk pengembangan Blok Tuna kemungkinan ditetapkan pada 2025.
Tenggat yang cukup jauh dari persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) pertama lapangan yang sudah diberikan sejak 23 Desember 2022 itu disebabkan karena dampak sanksi Uni Eropa dan UK kepada mitra Rusia mereka, Zarubezhneft.
Baca Juga
“Ya memang ada batas waktu ya, mudah-mudahan di tahun ini selesai dari kepastian siapa [yang gantikan],” kata Nanang.
Blok kaya gas yang terletak di lepas pantai Natuna Timur itu dioperatori perusahaan migas asal Inggris Premier Oil Tuna BV (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50 persen. Zarubezhneft lewat anak usahanya, ZN Asia Ltd. ikut memegang 50 persen hak partisipasi Blok Tuna.
Kendati demikian, Chief Executive Officer Harbour Energy, Linda Z Cook mengatakan portofolio migas di Indonesia, termasuk Blok Tuna, menjadi prioritas investasi perusahaan di luar negeri.
Harbour Energy bersama mitra lainnya tengah melakukan pengeboran 4 sumur eksplorasi lanjutan di Laut Andaman. Komitmen itu menunjukan pentingnya aset migas di Indonesia bagi Harbour Energy.
“Kita melihat kemajuan dari kesempatan investasi strategis di luar UK seperti di Indonesia,” kata Chief Executive Officer Harbour Energy, Linda Z Cook lewat keterbukaan informasi dikutip Minggu (27/8/2023).
Adapun, Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.
Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.
Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 atau 11 tahun mendatang.
Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun. Adapun, kontraktor gross revenue sebesar US$773 juta atau setara dengan Rp11,4 triliun dengan biaya cost recovery mencapai US$3,315 miliar.
Rencananya hasil produksi gas dari Lapangan Tuna bakal diekspor ke Vietnam pada 2026.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, belum memerinci berapa besaran volume gas yang akan diekspor. Namun, dia mengungkapkan bahwa potensi gas yang dihasilkan di Blok Tuna berkisar 100-150 MMscfd.
“Potensinya di sana 100-150 MMscfd. Kami sih targetnya 2026 sudah bisa ekspor,” tutur Arifin saat berbincang dengan media di Kementerian ESDM, Jumat (23/12/2022).
