Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membukukan realisasi sementara anggaran atau belanja untuk agenda 5 tahunan, yakni pemilihan umum atau Pemilu 2024 mencapai Rp29,9 triliun sepanjang 2023.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran Rp71,2 triliun yang terbagi di tiga tahun, yakni 2022, 2023, dan puncaknya pada 2024.
“Anggaran pemilu tahun 2022 itu Rp3,1 triliun sudah selesai dibelanjakan, 2023 Rp29,9 triliun dari anggaran Rp30,4 triliun, jadi 98,4 persen sudah teralisasi,” ungkapnya dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, Selasa (2/1/2024).
Adapun, belanja untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan angka Rp26,1 triliun pada periode yang sama.
Secara perinci, belanja melalui KPU Bawaslu digunakan untuk pembentukan badan adhoc serta peraturan pelaksanaan penyelenggaran Pemilu 2024, pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik.
Selain itu, juga dibelanjakan untuk kebutuhan pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kab/kota.
Baca Juga
KPU dan Bawaslu turut melakukan pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih, serta pengawasan logistik.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga melakukan belanja yang disalurkan kepada 14 K/L dengan nilai Rp3,8 triliun, mulai kepolisian, RRI, TVRI, Kemenpan RB untuk pengawasan ASN, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk berbagai macam informasi.
