Bisnis.com, JAKARTA - Penngamat menyarankan pemerintah untuk melakukan beberapa langkah agar sektor ekonomi digital dapat melesat pada 2024.
Pengamat ekonomi digital Indef Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia 2023 diprediksi tumbuh 8% dari tahun sebelumnya.
Sayangnya, kata dia, selama tahun ini, masih terjadi penurunan investasi dan pendanaan khususnya di kawasan Asean terutama pada sektor ecommerce.
“Padahal, UMKM Indonesia secara sektoral telah mendominasi sektor perdagangan dan retail dengan porsi sebesar 63% dari total jumlah unit usaha UMKM. Dengan begitu, perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat pada sektor perdagangan online memberikan manfaat pada UMKM di sektor perdagangadan retail, melalui penggunaan platform ekonomi digital,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (30/12/2023).
Dia melanjutkan, dari jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,5 juta unit, 22 juta di antaranya merupakan UMKM digital atau 33,6%. Dengan volume transaksi ecommerce sebesar Rp3,48 juta dan nilai transaksi Rp476,3 triliun (naik 18,8% yoy).
Pada 2024, UMKM digital ditargetkan berjumlah 30 juta dan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM, inklusi keuangan, tuturnya, merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjadi upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tersedianya akses keuangan, ucapnya, dapat mendorong UMKM untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Baca Juga
Bagi UMKM, kepemilikan modal menjadi faktor yang dapat mendorong produksi dan output. Sayangnya, Alokasi pembiayaan sektor perbankan ke UMKM Indonesia tergolong masih rendah dibanding negara lain.
Sementara sektor jasa keuangan digital diperkirakan akan tumbuh cepat dengan nilai transaksi sebesar US$451 miliar pada 2025 dibandingkan 2022 yang sebesar US$275,4 miliar.
Dengan pinjaman online yang memiliki potensi amat besar ke depan, Indonesia, ternagnya, diprediksi menuju masyarakat nontunai terutama penggunaan transaksi belanja melalui kartu kredit maupun debit serta QRIS terus mengalami kenaikan hingga 2023 dengan nilai transaksi hampir menyentuh angka Rp150 triliun.
Dia melihat masih terdapat tantangan berupa ketimpangan digital antarwilayah di Indonesia, dan juga ketimpangan akses dan penggunaan infrastruktur digital antarusaha mikro, kecil menengah, dan besar.
Data BPS tahun ini menyebutkan, nilai IP TIK tertinggi berada pada DKI Jakarta 7,64, sementara terendah Papua dengan skor 3,22 pada 2022. Dengan demikian, selisih antara dua wilayah tersebut adalah 4,42.
Karena itu dia merekomendasikan untuk mengurangi ketimpangan digital UMKM, yaitu meningkatkan akses infrastruktur digital dan konektivitas digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah perkotaan dan wilayah terpencil.
“Perlu juga mendorong kecakapan dan literasi digital UMKM, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan digital bagi para pelaku UMKM dan formalitas dan legalitas UMKM sebagai usaha sektor formal,” ucapnya.
Mengingat pentingnya akses keuangan dan inklusi keuangan UMKM dalam mendorong digitalisasi UMKM di Indonesia, perlu melakukan penguatan dan memberikan edukasi tentang literasi keuangan bagi UMKM.
Selain itu, kolaborasi yang sinergis antalembaga pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia, yaitu antar pemerintah dan sektor swasta dan antarperusahaan, dan akademisi sehingga UMKM menjadi bagian dari ekonomi digital.
“Penting juga kepastian regulasi yang dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, kondusif dan adil dalam ekosistem ekonomi digital,” pungkasnya.
