Bisnis.com, JAKARTA -- Debat kedua Cawapres Pemilu 2024 yang menghadirkan para calon wakil presiden (cawapres) tengah disorot publik lantaran kerap melontarkan sejumlah istilah ekonomi yang mungkin asing di telinga masyarakat.
Sebagaimana diketahui, debat kedua yang menghadirkan para cawapres ini mencakup tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan yang digelar Komisi Pemilihan Umum di JCC Senayan, Jumat (22/12).
Misalnya, Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan ihwal soal regulasi fasilitas penangkapan karbon atau carbon capture storage (CCS) pada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Tak hanya itu, Gibran juga sempat menyampaikan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tentang SGIE.
Bahkan, Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD sempat menyinggung soal implementasi dari aturan tax amnesty atau pengampunan pajak yang justru tidak memberikan hasil yang jelas terhadap negara. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD kepada Gibran ketika ditanya soal penerimaan pajak.
Tak mau kalah, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menawarkan konsep ekonomi slepetnomic saat menutup sesi Debat Cawapres.
Baca Juga
6 Istilah Ekonomi di Debat Cawapres 2024
Lantas, apa saja arti istilah ekonomi yang kerap digunakan masing-masing pasangan dalam gelaran Debat Cawapres Pilpres 2024?
1. Carbon Capture and Storage (CCS)
Istilah CCS itu datang kala calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming menanyakan kepada calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD soal regulasi fasilitas penangkapan karbon atau carbon capture storage (CCS).
Melansir dari situs resmi ESDM, Carbon Capture and Storage (CCS) merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer.
Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan (capture) CO2 dari sumber emisi gas buang (flue gas), pengangkutan CO2 tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation), dan penyimpanan ke tempat yang aman (storage).
“Pemisahan dan penangkapan CO2 dilakukan dengan teknologi absorpsi yang sudah cukup lama dikenal oleh kalangan industri,” tulis ESDM yang dikutip Bisnis, Sabtu (23/12/2023).
Lebih lanjut, penangkapan CO2 biasa digunakan dalam proses produksi hidrogen baik pada skala laboratorium maupun komersial.
Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah telah mengeluarkan beleid khusus yang mengatur ihwal CCS lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Beleid itu diteken pada 2 Maret 2023 lalu.
Belakangan, Kementerian ESDM tengah merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Carbon Capture and Storage (CCS) di luar wilayah kerja (WK) migas.
Saat ini terdapat 14 proyek CCS/CCUS di bidang migas yang masih dalam tahap kajian. Beberapa proyek itu tersebar dari Aceh hingga Papua yang ditarget onstream sebelum 2030.
2. State Global of Economic Islamic (SGEI)
Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapati pertanyaan dari cawapres nomor urut 2, Gibran tentang State of the Global Islamic Economy (SGIE).
Dalam kesempatan tersebut, Gibran bertanya ke Imin terkait cara meningkatkan peringkat Indonesia di SGEI.
“Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikin peringkat Indonesia di SGIE?,” tanya Gibran. Mendengar pertanyaan tersebut, Cak Imin bertanya apa yang dimaksud dengan SGEI yang dilontarkan oleh Gibran.
“Terus terang SGIE saya kurang paham, SGEI itu apa?” jawab Cak Imin.
Sebagai informasi, SGIE merupakan singkatan dari State of the Global Islamic Economy yang diperkenalkan pada 2013 yang bisa menjadi menjadi referensi bagi pengembangan ekonomi syariah global.
Laporan SGIE sendiri mendefinisikan ekonomi Islam sebagai "sektor-sektor yang produk/jasanya secara struktural dipengaruhi oleh etika dan hukum Islam. Misalnya, yang melibatkan konsumsi makanan halal, pembiayaan Islam, pakaian, pariwisata ramah keluarga, dan layanan lain dengan pertimbangan khusus terkait interaksi gender dan praktik keagamaan.
Adapun, berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis Dinar Standard, Indonesia berada di posisi keempat dunia dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah.
Melalui SGIE Report 2022, produk makanan halal (halal food) Indonesia juga berada di peringkat dua dunia. SGIE Report 2022 menunjukkan kemajuan Indonesia dalam inovasi di beberapa aspek ekonomi syariah lainnya.
3. Tax Ratio
Dalam salah satu sesi debat, terpantau Mahfud sempat menyampaikan pertanyannnya kepada Gibran. Di mana, menurutnya, rencana Prabowo-Gibran untuk mengerek tax ratio atau rasio pajak ke angka 23% tidaklah masuk akal.
“Untuk menaikkan pajak. Hati-hati loh, rakyat sensitif kalau pajak dinaikkan, kita sudah berkali-kali kami tawarkan tax amnesty, tak jelas hasilnya,” tegasnya dalam Debat Perdana Cawapres, Jumat (22/12/2023).
Melansir dari DJP, tax ratio atau rasio Pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.
Rasio ini merupakan alut ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara. Komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas, dan PNBP Pertambangan Umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan Rasio Pajak.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan tax ratio berada di level 10% pada 2023. Sementara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu membukukan tax ratio pada 2022 mencapai 10,39%. Artinya ada penurunan rasio pajak tersebut.
Pada awal tahun ini, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Bisnis, rasio pajak 2023 memang diperkirakan melemah dibandingkan 2022 seiring dengan normalisasi tax buoyancy.
4. The Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Dalam debat perdana cawapres, Gibran berbicara soal perlunya menurunkan The Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Sebagaimana diketahui, ICOR merupakan rasio antara investasi dengan pertumbuhan output, yang menunjukkan efisiensi investasi suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, semakin efisien produksi dan investasi di suatu negara.
Adapun merujuk pada data ICOR Indonesia selama 2017 hingga 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat bahwa ICOR Indonesia fluktuatif.
ICOR Indonesia pada 2017 tercatat sebesar 6,75, 6,72 (2018), 6,87 (2019), -15,12 (2020), 8,94 (2021), dan 6,25 (2022).
Di samping itu, ICOR Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asean yakni seperti Malaysia (4,5) Thailand (4,4) Vietnam (4,6) Filipina (3,7).
Sementara itu, per 2023, angka ICOR cukup tinggi di level 7,6. Dalam hal ini, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 7,6 persen. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.
Sebelumnya pun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan posisi Investment Capital Output Ratio (ICOR) dan hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Melalui ICOR yang tinggi di angka 7,6 pada 2023, target pertumbuhan ekonomi yang jauh melampaui 5% tidak akan dapat tercapai.
5. Hilirisasi Digital
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka juga berujar memastikan program hilirisasi bakal berlanjut, salah satunya yang terkait dengan digital.
Mengutip laman Sekretariat Kabinet, hilirisasi digital adalah upaya untuk memaksimalkan teknologi digital di sejumlah sektor, seperti UMKM.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat upaya mendorong para pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital pada Juni 2021.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki pun menyebut untuk mewujudkan percepatan digitalisasi UMKM, pihaknya bakal membentuk project management officer (PMO)
"Tadi sudah disepakati karena ini lintas sektoral, akan dibentuk PMO, semacam manajemen profesional yang akan mengoordinasikan proses digitalisasi," katanya pada 2021 silam.
Bahkan, pada 2024 pemerintah menargetkan 30 juta pelaku UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Sehingga, untuk mencpai target tersebut, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk menerapkan strategi yang proaktif untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital.
“Pak Presiden tadi sudah arahkan, karena waktu tinggal tiga tahun, harus ada strategi yang proaktif, jemput bola untuk melakukan pendampingan, kurasi produk, sampai ke SDM-nya supaya pembiayaan sampai mereka bisa di onboarding di e-commerce,” ungkapnya dua tahun lalu.
6. SlepetNomics
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menawarkan konsep ekonomi slepetnomic saat menutup sesi Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).
Prinsipnya, kata Cak Imin, gagasan ekonomi yang ditawarkan pasangan nomor urut 1 itu ingin membuat skala prioritas untuk realisasi anggaran belanja pemerintah hingga menghapus konflik kepentingan antar pejabat pembuat undang-undang.
“Ke depan proyek yang menyedot uang rakyat yang hanya untuk memenuhi selera tertentu kita harus slepet! Kita harus hadirkan pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa,” kata Cak Imin.
Ihwal konflik kepentingan, Cak Imin menggarisbawahi, dirinya bakal fokus untuk menghapus kecurangan atau konflik kepentingan di antara pembuat undang-undang yang sekaligus memiliki kongsi bisnis tertentu.
“Ke depan kecurangan pembuatan aturan yang merangkap pemain bisnis harus kita slepet, kita bangun kesetaraan bagi pelaku usaha untuk maju bersama,” katanya.
