Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PBB melalui International Organization for Migration (IOM) Indonesia menyepakati dilakukan kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional atau SDMI.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar menyampaikan bahwa migrasi internasional telah menjadi salah satu isu paling menantang yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Pasalnya kemudahan perpindahan membuat persoalan ini menjadi kompleks karena menjadi dasar kebijakan ekonomi dan sosial ke depan.
“Ini juga akan terhubung dengan remitansi yang akan masuk dan keluar Indonesia dan manfaatnya akan sangat banyak, tidak hanya potret keseluruhan dan membantu Sensus Penduduk 2030, juga penajaman data PDB,” ungkapnya di Gedung BPS, Rabu (20/12/2023).
Untuk itu, dengan kolaborasi data ini diharapkan muncul data yang dapat diandalkan dan tepat waktu untuk menginformasikan pembuat kebijakan migrasi dan untuk penyediaan bantuan kemanusiaan. Hasil lainnya, dapat memaksimalkan dampak positif migrasi terhadap pembangunan.
Dengan adanya satu data bersama PBB, nantinya pemerintah dapat memetakan jumlah migran yang keluar dan masuk Indonesia hingga struktur struktur demografi.
Selain itu, juga untuk mempermudah akses data migrasi internasional dalam lingkup pelindungan, salah satunya dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca Juga
Pasalnya, saat ini data migrasi internasional masih tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) berdasarkan ruang lingkup wewenang masing-masing.
Sebagai contoh, Kementerian Koordinator PMK mengurus pelindungan migran bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sementara optimalisasi penyediaan lapangan kerja disediakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sisi lain, penilaian produktivitas dan remitansi dikeluarkan oleh Bank Indonesia bersama BPS.
Adapun, pencanangan SDMI ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Amalia mengklaim, SDMI telah dikembangkan sejak 2019 dan pada 2023 telah mencapai pembangunan portal serta penyelenggaraan pelatihan terkait migrasi dan pembinaan penyusunan metadata dan standar data.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Misi IOM Indonesia Jeffrey Labovitz mengatakan bahwa pekerja migran menjadi masalah jika salah urus dan tidak dikelola dengan baik. Para migran ini mengisi lapangan kerja, membawa keterampilan, dan membantu perekonomian tumbuh.
“Migrasi yang dikelola dengan baik didasarkan pad akebijakan migrasi yang kompehensif, koheren, dan berwawasan ke depan, yang tidak mungkin dihasilkan tanpa data dan bukti yang dapat diandalkan,” katanya.
Sementara itu, BPS merencanakan portal SDMI ini akan meluncur dan dapat diakses pada 2024 mendatang.
.jpg?w=348&h=261)
