Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroyi kinerja ekspor yang menurun dan mempertanyakan kinerja Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Ekspor.
Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, mengaku bingung dengan banyaknya satgas yang dibentuk pemerintah. Salah satunya, Satgas Peningkatan Ekspor.
"Saya bingung dengan satgas peningkatan ekspor ini, tugasnya nanti seperti apa supaya efektif?," kata Darmadi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (27/11/2023).
Selain Satgas Percepatan Ekspor, pemerintah juga membentuk Satgas Penertiban Impor. Darmadi menekankan agar peran satgas-satgas tersebut perlu diperjelas kerjanya agar efektif dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia.
"Nanti bikin lagi satgas ekspor-impor, ini terus satgas macam-macam lagi. Ini menimbulkan cost yang tinggi untuk pemerintah, tapi tugasnya apa yang efektif dan efisien?," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sepanjang Januari - Oktober 2023 sebesar US$214,41 miliar mengalami penurunan 12% (year-on-year) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu mencapai US$244,06 miliar.
Baca Juga
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan turunnya volume dan nilai ekspor pada 2023 disebabkan adanya perlambatan ekspor dan penurunan harga komoditas di pasar global.
Menurut Zulhas, kondisi itu terjadi lantaran adanya tantangan perdagangan multidimensi mulai dari perang, isu lingkungan, krisis pangan dan energi, hingga proteksi yang dilakukan sejumlah negara.
Dia menuturkan, perlambatan ekspor juga terjadi lantaran adanya perlambatan ekonomi di negara mitra utama seperti China dan Uni Eropa.
Oleh karena itu, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mengatakan pemerintah telah menyiapkan upaya untuk menekan perlambatan ekspor tersebut yakni melalui pembentukan satgas percepatan ekspor melalui Keputusan Presiden No.24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional pada September 2023.
Adapun sejumlah tugas Satgas Ekspor tersebut antara lain melakukan substitusi negara ekspor dengan menggarap pasar nontradisional seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin; mempercepat perjanjian perdagangan; meningkatkan daya saing produk ekspor; memberikan informasi mengenai peluang pasar kepada eksportir; dan memastikan peran Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) maupun atase perdagangan untuk menggenjot ekspor.
Zulhas menambahkan, peran ITPC dan atase perdagangan Indonesia di sejumlah negara menjadi penting untuk peningkatan ekspor. Namun, dia menyayangkan adanya pengurangan anggaran untuk dua instansi tersebut yang berisiko pada kinerja.
"Jadi andalan Indonesia itu atase perdagangan dan ITPC, tapi anggarannya kurang. Bukan nambah. Tugasnya ditambah, tapi anggaran dikurangi, terus gimana? kan enggak mungkin," ucapnya dalam kesempatan yang sama.
