Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyoroti potensi rest area akan menjadi penyebab kemacetan di jalan tol selama momentum mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Seiring dengan hal itu, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Tulus Abadi mengimbau badan usaha jalan tol (BUJT) untuk menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas (lalin) di berbagai titik rest area.
"Kami tekankan agar BUJT melakukan rekayasa lalin di rest area. Karena kalau diamati, setiap terjadi long weekend atau peak season seperti mudik Lebaran atau Nataru itu pemicu kemacetannya adalah di rest area," tuturnya, dikutip Minggu (19/11/2023).
Tulus juga menjelaskan, nantinya BPJT akan menutup rest area yang dinilai telah memenuhi kuota kendaraan maksimal sehingga nantinya para pengendara akan langsung diarahkan menuju rest area berikutnya.
Di samping itu, BUJT juga diminta untuk memberikan imbauan kepada para penjual makanan untuk memprioritaskan layanan take away guna menghindari penumpukan kendaraan di rest area selama momentum Nataru mendatang.
"Kita minta untuk take away saja dan tidak melayani konsumen yang secara dining in. Dengan asumsi agar konsumen tidak terlalu lama [di rest area] sehingga bisa bergantian dengan pemudik lainnya," tuturnya.
Baca Juga
Adapun, BPJT telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa one way traffic, contraflow, hingga ganjil genap, yang akan disesuaikan dengna kebutuhan di lapangan seperti apa nantinya.
Sementara itu, dari sisi kemantapan jalan tol, Tulus meyakinkan bahwa seluruh tol existing yang beroperasi saat ini dinilai telah sesuai dengan standar yang ada.
Namun, Tulus menambahkan, kemantapan jalan saja dinilai tidak cukup untuk mewujudkan lalu lintas mudik yang efektif. Diperlukan sejumlah sinergi dengan beberapa stakeholder terkait guna mewujudkan hal tersebut.
"Secara infrastruktur iya [sudah mantap], tetapi kan dalam kemantapan itu kan bukan dari sisi infrastruktur jalan saja, tetapi rekayasa lalin agar nanti tidak macet dan sebagainya sehingga itu memerlukan sinergi dengan sektor yang lain seperti Korlantas, Kemenhub, dan pihak-pihak lainnya termasuk Pemda," pungkasnya.
