Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 20 tahun selepas berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua pada 2041.
Hal itu Jokowi sampaikan saat menerima Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/11/2023).
Seiring dengan restu perpanjangan kontrak tersebut, pihak Indonesia akan menambah kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 10% sehingga total saham RI naik menjadi 61%.
Kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2% dan sisanya digenggam Freeport McMoRan. Adapun, saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24% PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan 25% PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).
Saat ini, saham PT IPMM 100% dimiliki oleh MIND ID. Untuk mengalihkan bagian saham ke BUMD Papua, MIND ID akan melepas sahamnya di PT IPMM sebesar 40%.
Jokowi pun menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Indonesia di PTFI hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
Baca Juga
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham di Freeport dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ujar Jokowi kepada Richard Adkerson, dikutip dari siaran pers, Selasa (14/11/2023).
Jokowi pun berharap agar penambahan saham Freeport tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.
Adapun, pembahasan mengenai penambahan kepemilikan saham Indonesia sebagai syarat perpanjangan kontrak PTFI cukup intens dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.
Sebelumnya, Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Richard Adkerson mengungkapkan, para pemangku kepentingan memiliki pemahaman bersama bahwa perpanjangan kontrak PTFI selepas 2041 diperlukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di Grasberg.
Dalam pembahasan perpanjangan kontrak tersebut, Freeport dan pemerintah Indonesia tengah mendiskusikan sejumlah kompensasi, termasuk penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI sebesar 10%.
"Kami telah memiliki item untuk didiskusikan, termasuk hak kepemilikan tambahan untuk pemerintah Indonesia, dan kami telah setuju untuk mendukung bisnis Papua untuk melakukan hal-hal semacam itu," ujar Adkerson dalam earning conference call FCX kuartal II/2023.
Lebih lanjut, dia mengimbuhkan bahwa penambahan 10% kepemilikan Indonesia itu baru akan terjadi setelah 2041.
Dia juga menekankan meski kepemilikan pihak Indonesia di PTFI mayoritas, kontrol manajemen operasi PTFI masih di tangan Freeport-McMoran sebagaimana perjanjian IUPK pada 2018. Hal ini mengingat betapa rumitnya pengelolaan tambang Grasberg.
"Faktor kuncinya adalah di bawah perjanjian 2018, Freeport-McMoRan mengelola, mengontrol manajemen operasi dan semua pihak senang dengan itu. Ada pengakuan luas oleh pemerintah [Indonesia] betapa rumitnya bisnis ini, dan mereka sangat melengkapi dan senang dengan cara kami menjalankan bisnis. Jadi itu benar-benar kemitraan yang baik," tuturnya.
Potensi Tambang Grasberg
Kepastian perpanjangan kontrak selepas tenggat konsesi 2041 menjadi penting bagi Freeport lantaran rencana investasi yang masif pada tambang bawah tanah yang belum tergarap, yakni Kucing Liar.
