Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberlakukan tarif dinamis (dynamic pricing) pada LRT Jabodebek disebut akan memberikan besaran ongkos yang lebih adil untuk masyarakat karena dihitung berdasarkan tingkat okupansi.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menjelaskan, penerapan tarif dinamis yang direncanakan oleh Kemenhub sebenarnya sama dengan kebijakan tarif jalan tol di luar negeri. Secara umum, pemberlakuan tarif dinamis akan membuat ongkos LRT lebih murah saat kepadatan penumpang LRT tinggi.
Sebaliknya, jika tingkat okupansi tidak penuh maka tarif yang akan dibayarkan oleh penumpang akan lebih mahal karena mempertimbangkan faktor kenyamanan.
Menurut Deddy, kebijakan dynamic pricing untuk LRT Jabodebek akan lebih adil dibandingkan dengan skema tarif saat ini. Dia mengatakan, ketika okupansi LRT tinggi, maka tarif akan lebih murah karena biaya produksi LRT Jabodebek dapat ditanggung secara massal.
“Kemudian, saat tingkat okupansi sepi, maka tarif yang lebih mahal akan digunakan untuk menanggung biaya produksi yang sama ketika okupansi penumpang ramai,” jelas Deddy saat dihubungi, Kamis (9/11/2023).
Dia mengatakan, kebijakan tarif dinamis juga berpotensi membuat pengguna membayar ongkos yang lebih murah dibandigkan dengan skema tarif saat ini. Namun, hal ini baru dapat tercapai jika okupansi penumpang LRT Jabodebek mencapai atau melebihi 100 persen.
Baca Juga
“Semakin penumpang ramai, maka tarifnya nanti akan auto semakin murah,” ujarnya.
Meski demikian, Deddy mengingatkan Kemenhub untuk melakukan kajian secara komprehensif jika memang berniat untuk memberlakukan dynamic pricing untuk LRT Jabodebek.
Menurutnya, beberapa aspek yang perlu diperhatikan Kemenhub diantaranya adalah kemampuan bayar (ability to pay) dan kerelaan membayar (willingness to pay) pengguna serta pergerakan penumpang pada hari kerja dan akhir pekan.
Kemudian, untuk mendapatkan tarif dinamis yang tepat, Kemenhub juga harus memperhitungkan data penumpang selama jam sibuk dan non-sibuk, pergerakan penumpang di titik-titik integrasi moda lain seperti kereta cepat, KRL Jabodetabek, dan lainnya.
Pemerintah juga harus menentukan batasan hitungan penumpang yang tepat untuk kategori penuh, semi penuh, dan kosong untuk menetapkan tarif dinamis yang tepat.
