Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyoroti tren lonjakan anggaran infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Anies menilai loyalitas guyuran anggaran yang diberikan pemerintah tersebut tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan pada sejumlah produk infrastruktur.
"Kita menyaksikan bahwa peningkatan [anggaran] infrastruktur tak disertai dengan peningkatan kualitas layanan. Pada 2014 anggaran infrastruktur kita Rp178 triliun, 2022 menjadi Rp366 triliun meningkat 2 kali lipat," kata Anies dalam agenda Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Stagnansi kualitas layanan tersebut dilihat dari incremental capital output ratio (ICOR) atau besarnya tambahan kapital terhadap tambahan output yang justru menunjukkan tren pelemahan.
"Di sisi lain incremental output ratio kita yang harusnya menurun justru meningkat dari 4,2 menjadi 7,3. Artinya, tingkat efisesnsi kita menurun," ujarnya.
Kemudian, Anies juga mencatat bahwa indeks peforma logistik dalam negeri turut mengalami stagnansi di tengah massifnya pembangunan infrastruktur. Di samping itu, persentase kemantapan jalan kabupaten atau kota juga dilaporkan mengalami stagnansi dalam 8 tahun terakhir.
Baca Juga
Anies menilai, faktor utama yang mendorong perlambatan peningkatan kualitas yakni lambatnya perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia.
Anies kembali menjelaskan bahwa, lemahnya SDM RI itu tercermin dari besarnya gap indeks pembangunan manusia (IPM) antar wilayah RI.
"Sumatra dan Jawa pada 2013 itu 69 angka IPM-nya, sedangkan Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara pada 2022 [IPM-nya baru sampai di] 69,47. Gapnya 10 tahun 1 dekade, kalau kita membiarkan gap ini jalan terus tingkat keterdidikan rendah," ungkapnya.
