Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp803,5 triliun hingga September 2023 untuk belanja yang manfaatnya langsung dinikmati oleh masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran tersebut direalisasikan diantaranya untuk belanja di bidang perlindungan sosial, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Rp803,5 triliun dari belanja pemerintah pusat dinikmati langsung oleh masyarakat kita,” katanya, dikutip Minggu (29/10/2023).
Sri Mulyani merincikan, pada bidang perlindungan sosial, pemerintah telah merealisasikan anggaran diantaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp19,5 triliun, Kartu Sembako Rp29,8 triliun, pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp34,7 triliun, dan bansos pangan Rp8,2 triliun.
Selain itu, untuk mendukung petani dan UMKM, pemerintah memberikan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,5 miliar, serta bantuan ternak Rp182,5 miliar.
Dari sisi subsidi dan kompensasi energi, pemerintah telah merealisasikan belanja sebesar Rp219,8 triliun hingga September 2023.
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan, subsidi dan kompensasi listrik hingga September 2023 telah mencapai Rp77,9 triliun.
“Dari sisi subsidi kompensasi listrik, sudah dibelanjakan Rp77,9 triliun, ini artinya Rp8,7 triliun per bulan,” katanya.
Dari realisasi tersebut, imbuh Sri Mulyani, artinya sebanyak 48,2 juta diberikan keringanan dengan subsidi dan kompensasi oleh pemerintah.
Selain itu, Kemenkeu mencatat subsidi LPG 3 kg telah terealisasi sebesar Rp46,5 triliun untuk penyaluran sebanyak 5,4 juta metrik ton.
“Ini berarti setiap bulan kita mengeluarkan Rp5,2 triliun per bulan agar masyarakat bisa memasak dengan LPG 3 kg dengan harga yang masih sangat terjangkau dan belum diubah meskipun harga minyak dan gas mengalami perubahan,” jelasnya.
Di sisi lain, realisasi subsidi dan kompensasi BBM telah mencapai Rp95,4 triliun hingga September 2023. Ini artinya, pemerintah belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,6 triliun setiap bulannya.
Di bidang pendidikan, pemerintah telah membelanjakan Rp8,0 triliun untuk Program Indonesia Pintar, Rp10,8 triliun untuk Program KIP Kuliah, dana BOS (Kemenag) Rp10,2 triliun, dan bantuan oeprasioonal perguruan tinggi negeri Rp4,6 triliun.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga telah memberikan insentif Kartu Prakerja sebesar Rp3,7 triliun kepada sebanyak 1 juta peserta.
Sementara itu, pada bidang infrastruktur, telah terealisasi anggaran Rp108,6 triliun untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur, juga Rp1,8 triliun untuk bantuan bencana.
