Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan opsi pemerintah untuk menonaktifkan kereta api Argo Parahyangan untuk mempercepat balik modal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurut simulasi perhitungan Faisal Basri, ada kemungkinan proyek patungan Indonesia-China tersebut baru akan mencapai break even point atau kembalinya modal dalam kurun waktu 100 tahun atau satu abad.
Meski ada pilihan untuk menaikkan harga tiket dari Halim ke Tegalluar tersebut, namun justru berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk menaiki KCJB.
“Price of demand itu akan semakin sensitif kalau alternatif semakin banyak, supaya dikurangi alternatifnya, [Argo] Parahyangan matikan,” ujarnya.
Saat ini, Faisal mengatakan banyak pilihan moda transportasi dari Jakarta menuju Bandung. Bahkan, Argo Parahyangan justru dinilai lebih efisien karena berada di tengah kota, berbeda dengan Stasiun Tegalluar.
Selain kereta, angkutan darat seperti bus, travel, hingga kendaraan pribadi jauh lebih ekonomis dan fleksibel untuk berwisata di Kota Bandung.
Baca Juga
Meski demikian, Faisal menyampaikan pilihan untuk menghentikan operasi Argo Parahyangan tersebut mungkin memang akan berat.
“Jadi kalau [Argo Parahyangan] dimatikan agak berat, kalau pertanggungjawaban politik segala macam. Ujung-ujungnya, paling lama 5 tahun KAI nyerah, nyesel. Sudah dinasionalisasi, seperti yang di Taiwan,” lanjut Faisal.
Menurutnya, wajar jika pemerintah Taiwan mengambil alih kereta cepat karena memang tidak ada masalah dalam pendanaan, di mana memiliki surplus APBN yang cukup tebal dengan banyaknya ekspor.
Alhasil, masyarakat yang membayar pajak harus menanggun konsekuensi pembayaran utang tersebut. Di sisi lain, pemerintah harus menyisihkan anggaran dari pos-pos lain untuk membayar utang kepada China tersebut.
“Akhirnya semua itu yang nanggung masyarakat sehingga beasiswa dari APBN berkurang, gara-gara harus disisihkan untuk yang begini-begini,” pungkasnya.
Meski awalnya proyek tersebut bersifat business-to-business [B-to-B], kini pemerintah telah menerbitkan beleid untuk menjadi penjaminan atas pinjaman PT KAI untuk proyek KCJB akibat terjadinya cost overrun melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
