Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tengah menggenjot penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) di sisa tahun ini termasuk KPR syariah.
Melalui unit usaha syariahnya, BTN menggandeng BP Tapera melakukan akad massal KPR syariah sebanyak 2.300 unit.
Direktur Konsumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan akad massal KPR syariah tersebut dilakukan serentak yang dipusatkan di Palembang dan diikuti oleh 32 kantor cabang syariah di Indonesia.
Akad massal ini merupakan upaya BTN mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat dan mendukung program sejuta rumah.
BTN Syariah akan fokus melayani masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah subsidi melalui program FLPP dan Tapera.
“Ini juga dalam rangka memperingati satu tahun KPR tapera syariah. Bank BTN termasuk BTN Syariah ingin terus menjadi bagian penting pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan rumah yang layak huni,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/9/2023).
Baca Juga
- BTN Salurkan KUR Rp824 Miliar per Juli 2023, Lompat 148 Persen Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul BTN Salurkan KUR Rp824 Miliar per Juli 2023, Lompat 148 Persen, Klik selengkapnya di sini: https://finansial.bisnis.com/read/20230912/90/1
- Arah Spin Off UUS BTN dan Cita-Cita Bank Syariah Besar RI Tak Cuma BSI
- Bos BTN Bidik Milenial, Pembiayaan Rumah Subsidi Ditargetkan Rp26,77 T
Tahun ini, BTN Syariah menargetkan menyalurkan pembiayaan rumah 45.750 unit. Rinciannya, 35.150 KPR syariah subsidi dan 10.600 KPR syariah non subsidi.
“Dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat, diharapkan target ini dapat tercapai,” katanya.
Hirwandi menegaskan BTN Syariah akan tetap fokus melayani seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di berbagai segmentasi yang ingin memiliki rumah bersubsidi pemerintah melalui program KPR sejahtera FLPP dan KPR Tapera syariah.
Menurutnya, BTN Syariah memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah termasuk program perumahan rakyat.
“Dukungan BTN Syariah terhadap keberlanjutan program perumahan rakyat salah satunya dengan terus berupaya meningkatkan pelayanannya sampai kepada sektor informal yang ingin memiliki rumah melalui kerjasama dengan organisasi seperti PP Muhammdiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan pihaknya telah menyalurkan pembiayaan syariah yang bersumber dari dana FLPP tahun 2022 sebanyak 42.237 unit senilai Rp4,62 triliun dan per 15 September 2023 sebanyak 31.299 unit senilai Rp3,46 triliun.
Khusus untuk Sumatera Selatan, telah tersalurkan sebanyak 2.085 unit yang terdiri dari 213 perumahan, 133 pengembang, 2 bank, di 10 kota dan kabupaten.
Kemudian untuk pembiayaan syariah yang bersumber dari dana Tapera sejak Tahun 2021 hingga 14 September 2023, BP Tapera telah merealisasikan akad sebanyak 1.660 unit rumah.
“Kami berharap masyarakat di provinsi Sumatera Selatan bisa memanfaatkan program pembiayaan perumahan untuk rumah Tapera ini, karena rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas, dihuni dan tepat sasaran,” ucap Adi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna tak menampik pembiayaan perumahan syariah di Indonesia sendiri baru mencapai 10 persen.
Dia menilai dengan potensi masyarakat yang mayoritas muslim seharusnya pembiayaan syariah khususnya di sektor perumahan angkanya bisa lebih ditingkatkan dari realisasi yang ada saat ini.
“Ini anomali yang terjadi di Indonesia, padahal dengan penduduk muslim yang mencapai 90 persen seharusnya pembiayaan perumahan syariahnya bisa lebih dari 10 persen. Angka ini yang harus bisa kita balik ke depannya,” tutur Herry.
Dia berharap agar sosialisasi pembiayaan perumahan syariah dilakukan secara masif dan memodifikasi aturan-aturannya agar tidak lagi dinilai sama dengan pembiayaan konvensional.
