Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan solusi untuk menyelesaikan persoalan pasar tradisional yang sepi karena siaran langsung digital di media sosial seperti TikTok Shop dan Shopee.
Menurutnya, langkah yang harus diambil oleh pemerintah setidaknya mementingkan aspek filosofi, sosiologi dan regulasi.
Dalam unggahannya di X, Ganjar menyampaikan bahwa pemerintah harus mulai terjun langsung untuk mengatasi persoalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini.
"Kalau situasi itu sudah mengganggu maka negara atau pemerintah harus segera mengintervensi," kata Ganjar di X dalam wawancara bersama Merry Riana, dikutip Minggu (24/9/2023).
Awalnya, dia menyebutkan bahwa negara tidak bisa melarang seluruh elemen masyarakat, termasuk artis untuk berjualan secara langsung di media sosialnya. Pasalnya, itu merupakan hak berjualan bagi masyarakat.
Sehingga langkah yang tepat mengatasi masalah ini dengan mengatur regulasi yang dimulai dari menyatakan sikap untuk melindungi pedagang kecil.
Baca Juga
"Pertama filosofinya apa? Kalau filosofinya kita ingin melindungi pedagang kecil. Maka mari "oke ya kita lindungi ya sepakat ya". Tidak mungkin dong dia tidak kita proteksi, tidak mungkin dong dalam liberalisme sistem kemudian disuruh hidup sendiri," tuturnya.
Kemudian dari aspek sosiologis, bacapres yang diusung PDIP ini menyampaikan dua fakta. Yang pertama fenomena artis jualan di media sosial, kedua kondisi pasar Tanah Abang sepi.
Dengan begitu, pemerintah diminta untuk melakukan komunikasi intensif dengan pihak yang terlibat untuk menyelesaikan persoalannya.
"Pemerintah harus turun tangan untuk kemudian mengundang mereka. Yuk kita duduk bareng yuk. Kalau kita cepat duduk, maka kita akan mendengarkan kelompok kepentingan itu. Perlu gak kita membuat semacam HUB agar kita bantu? Karena disrupsi sedang terjadi gila-gilaan," imbuh Ganjar.
Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak maka langkah selanjutnya yang perlu diambil pemerintah adalah mengeluarkan regulasi yang dibuat adil dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Maka ini yang harusnya diselesaikan, sehingga representasinya itu akan betul-betul mewakili untuk kita bisa sampai yang ketiga membuat regulasi," pungkasnya.
