Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Pemerintah didesak untuk menghentikan investasi karena lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya untuk masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Dia menyebut Pemerintah telah seenaknya mengambil tanah dari masyarakat hanya untuk rencana Proyek Rempang Eco-City. Padahal, menurut Aus, tanah itu adalah tanah masyarakat dan tanah adat yang sudah ditempati selama puluhan tahun.
"Investasi Proyek Rempang Eco-City ini harus cepat dihentikan demi menjaga keutuhan bangsa," tutur Aus di Jakarta, Senin (18/9).
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah telah menentukan sikap untuk menolak kehadiran proyek yang merugikan warga Rempang tersebut.
Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah agar membatalkan proyek tersebut.
"Sikap dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu telah bersuara untuk menolak dan ini harus jadi perhatian serius dari Pemerintah," katanya.
Baca Juga
Tidak hanya itu, dia juga menyayangkan sikap dari aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri yang telah melakukan tindakan represif untuk mengusir warga dari tanah leluhurnya hanya demi investasi di Pulau Rempang.
"Tindakan para aparat yang respresif ini jelas tidak sesuai dengan Pancasila," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, harus tetap berjalan yang diiringi dengan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Di luar pemenuhan hak masyarakat yang harus terus dikedepankan, Bahlil juga menyebut bahwa rencana investasi di Pulau Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Bahlil menekankan bahwa investasi yang dilakukan merupakan kompetisi dalam hal FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing).
“Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam,” tegas Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (18/9/2023).
