Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara International Partners Group (IPG), seperti Prancis dan Belanda di sela-sela KTT G20, New Delhi, India.
Secara khusus, Jokowi meminta kedua negara yang juga menjadi pendonor dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk dapat merealisasikan komitmen pendanaan mereka untuk Indonesia.
Intensi itu disampaikan Jokowi masing-masing saat bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sabtu (9/9/2023) waktu setempat.
“Saya berharap Belanda dapat mendukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (10/9/2023).
Selain itu, Jokowi turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.
“Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, Jokowi ikut mendorong Presiden Prancis Emmanuel Macron merealisasikan komitmen pendanaan Prancis untuk membantu transisi energi di Indonesia lewat platform JETP.
“Terkait transisi energi, saya harap Prancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JETP,” ucap Jokowi.
Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Presiden mengungkapkan hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.
“Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD,” tuturnya.
Seperti diketahui, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Rencananya, himpunan dana itu bakal dimanfaatkan untuk membiayai program pensiun dini PLTU dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan mendatang.
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) masih belum jelas hingga saat ini.
Padahal, Luhut menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah PLTU yang siap dipensiunkan lebih cepat ke dalam program JETP.
“Ada satu PLTU yang sudah mau segera kita kerjakan, tapi kan kita menunggu uangnya dari konsorsium, sampai sekarang uangnya belum jelas,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
