Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membenarkan adanya impor bijih nikel dari Filipina yang dilakukan oleh perusahaan smelter di Sulawesi Tenggara.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin mengatakan bahwa impor tersebut terjadi karena tidak adanya pasokan bahan baku dari Blok Mandiodo yang saat ini berhenti beroperasi karena tersangkut kasus dugaan korupsi tambang ilegal.
"Terindikasi bahwa perusahaan yang mengimpor itu adalah perusahaan yang selama ini mengambil bahan baku dari Mandiodo yang sedang bermasalah, jadi mereka harus berproses," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (31/8/2023).
Di sisi lain, Arifin menyebut, impor dilakukan karena tidak adanya pasokan dari tambang lain. Hal ini lantaran beberapa pertambangan sudah memiliki kontrak dengan perusahaan smelter lain dan tidak mau memproduksi lebih nikel mereka.
“Tambang lain kan terikat mereka kan nggak mau ekstra produksi, jadi memang untuk menutup nggak apa-apa yang sementara ini mereka impor,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Muhammad Wafid menyebut, adanya perusahaan yang melakukan impor bijih nikel dari Filipina karena kekurangan pasokan dari dalam negeri.
Baca Juga
"Ada isu nikel yang diimpor dari Filipina karena smelter kekurangan bahan," kata Wafid di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/8/2023).
Isu impor nikel itu sempat dipertanyakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Menurutnya, impor nikel merupakan hal yang ironis mengingat selama ini Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia.
”Saya mendapat kabar sekarang Indonesia malah mengimpor nikel, kok jadi kita yang impor? Padahal kita sampaikan di mana-mana bahwa penghasil nikel terbesar ini nomor satu di dunia itu Indonesia. Nah, malah ini sebaliknya, hari ini kita mengimpor,” tanya Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kamis (31/8/2023), dikutip dari laman resmi DPR.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga meminta penjelasan terkait kendala apa yang terjadi di Kementerian ESDM sehingga terjadi impor tersebut.
”Kenapa sampai terjadi kita mengimpor nikel ini padahal konsesi kita cukup besar, perusahaan banyak. Nah, malah saya dapat masukan perusahaan-perusahaan yang enggak kredibel malah RKAB-nya [Rencana Kerja dan Anggaran Biaya] dikeluarkan. Perusahaan-perusahaan yang punya kualitas dan punya kemampuan sampai hari ini dipersulit di birokrasi Pak Menteri,” sambungnya.
Berdasarkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027, cadangan dan produksi nikel Indonesia berada di peringkat ke-1 di dunia atau setara dengan 23 persen cadangan dunia dan produksi 29 persen dari cadangan dunia.
Adapun, Indonesia memiliki total sumber daya nikel sebesar 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan cadangan 5,2 miliar ton bijih dan 57 juta ton logam.
