Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) selama proses Pemilu 2024 berlangsung.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut jika pemerintah menaikkan harga BBM bertepatan dengan proses Pemilu 2024, maka elektabilitas pemerintah bakal terjun bebas.
Maka dari itu, Bhima meramalkan bahwa Presiden Jokowi akan bekerja keras untuk mempertahankan harga BBM agar tidak naik tahun depan.
"Jadi harus dijaga agar tidak ada gejolak pada inflasi berlebihan, tidak ada protes terkait BBM karena ini bisa menurunkan elektabilitas dari Pemerintahan," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (30/8).
Bhima berpandangan bahwa pemerintah bakal kesulitan untuk melakukan pembatasan terhadap kuota BBM di tahun politik nanti.
Terlebih, menurut Bhima, pemerintah juga ingin mengganti BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax Green. Jika hal ini terjadi, dia mengatakan pemerintah juga harus menyiapkan subsidi yang tinggi jika ingin mengalihkan warga dari Pertalite ke Pertamax Green, mengingat harga Pertamax Green cukup tinggi.
Baca Juga
"Itu jelas akan menabahkan beban untuk subsidi BBM, karena msyarakat tidak mungkin pindah dari Pertalite ke Pertamax Green dengan mudah," kata Bhima.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai penghapusan Pertalite tersebut.
“Belum ada [pembahasan itu], Pertamax belum ada,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenkeu Wahyu Utomo, Rabu (30/8/2023).
Berdasarkan Buku Nota Keuangan RAPBN 2024, Kementerian keuangan mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp329,9 triliun.
Untuk anggaran subsidi energi, direncanakan sebesar Rp185,87 triliun, di mana anggaran untuk belanja subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg ditetapkan sebesar Rp110,04 triliun.
