Bisnis.com, JAKARTA — Makin meluasnya tren bauran energi hijau yang lebih bersih dan ramah lingkungan ke depannya, menjadi peluang bisnis sekaligus komitmen yang akan dilakukan PT Pertamina (Persero).
Bersama sejumlah anak usahanya, perusahaan migas pelat merah itu terus berupaya mendukung pemanfaatan energi hijau, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), agar target membirukan langit Nusantara bisa segera terwujud.
Terbaru, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan juga bakal menghapus produk BBM dengan oktan paling rendah, yakni Pertalite dengan RON 90 pada tahun depan demi menekan gas buang dari bahan bakar kendaraan.
Ulasan tentang wacana penghapusan Pertalite menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Kamis (31/8/2023):
Asa Penyaluran Kredit Bank Himbara di Paruh Kedua
Sepanjang semester I/2023, bank BUMN membukukan total penyaluran kredit Rp3.368,06 triliun atau naik 6,94 persen secara tahunan dari Rp3.149,36 triliun pada semester I/2022.
Secara akumulasi, penyaluran kredit bank Himbara mencerminkan 50,6 persen terhadap realisasi penyaluran kredit industri perbankan Rp6.656 triliun pada paruh pertama 2023. Pada saat yang sama, penyaluran kredit industri tumbuh 7,76 persen year-on-year.
Kinerja bank pelat Merah pada paruh pertama tahun ini menggambarkan kondisi industri yang tumbuh lebih moderat dibandingkan dengan periode yang sama 2022.
Di tengah dampak suku bunga yang bertahan di level tinggi dan prospek pertumbuhan ekonomi pada sisa tahun, bank masih memiliki tenaga untuk mengakselerasi penyaluran kredit pada 2023.
Di sisi lain, sejumlah tantangan perlu diwaspadai oleh industri perbankan seperti permintaan kredit Korporasi yang belum solid akibat tekanan suku bunga tinggi dan akan berakhirnya restrukturisasi kredit pada tahun depan.
Sinyal Kuat Penghapusan Pertalite, BBM Hijau Pertamina Melaju
Belum lama ini, Subholding Commercial & Trading Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga meluncurkan Pertamax Green 95, produk BBM baru yang merupakan bauran bensin jenis Pertamax berkadar oktan (RON 92) dengan kandungan bioetanol 5 persen (E5).
Produk Pertamax kelas wahid yang dijual seharga Rp13.500 per liter itu telah dirilis di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jawa Timur dan DKI Jakarta pada Senin (24/7/2023). Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menjual Pertamax Green 95 di sejumlah SPBU di Surabaya.
Namun, diluncurkannya produk BBM anyar Pertamina itu bukanlah tanpa sebab. Dengan kadar oktan tinggi (95), produk green energy itu diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission/NZE), selain disebut-sebut tetap akan memberikan performa optimal pada mesin kendaraan.
Selain itu, bahan bakar kendaraan (BBK) baru itu juga mengandung campuran Pertamax dan Bioetanol sebanyak 5 persen, yang secara signifikan diyakini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Udang di Balik Batu Anggaran Bansos 2024
Menjelang tahun politik 2024, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial cukup fantastis mendekati Rp500 triliun. Dana tersebut, termasuk dana bantuan sosial pada tahun politik ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran untuk perlindungan sosial atau perlinsos pada 2024 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) akan mendekati nilai Rp500 triliun.
“Perlindungan sosial tahun depan mencapai Rp493,5 triliun, nilainya hampir setara dengan saat terjadi pandemi Covid-19 yang sangat dahsyat, senilai Rp498 triliun,” ujarnya saat menyampaikan Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).
Anggaran perlinsos pada 2024 ini tumbuh 12,4 persen dari perkiraan realisasi pada 2023 sebesar Rp439,1 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, tingginya anggaran perlinsos pada akhir pemerintahan kedua Jokowi tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan mendukung kelompok yang berpendapatan 40 persen ke bawah.
Perlindungan sosial tersebut seperti program Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, PBI JKN, serta subsidi baik energi maupun nonenergi.
Mengintip Pengusaha Kakap di Balik Konsorsium PDMN Bangun IKN
Kerja keras Presiden Joko Widodo menawarkan investor untuk turut serta membangun Ibu Kota Negara (IKN) rupanya sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Terlebih, target Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pada 17 Agustus 2024 peringatan HUT ke-79 RI dapat diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan yang berada di IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Jokowi bahkan menekankan agar pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi sebuah kota modern yang hidup. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan memulai pembangunan proyek properti di IKN pada September mendatang.
Adapun konsorsium PDMN ini dikomando oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Konsorsium PMDN ini terdiri dari pengusaha-pengusaha besar antara lain Anthoni Salim pemilik Salim Group, Sukanto Tanoto pendiri Royal Golden Eagle (RGE), Ciputra Group, dan Vasanta Group.
Memecut Rasio Pajak yang Masih Jalan di Tempat
Pekerjaan rumah Indonesia untuk meningkatkan rasio pajak tampaknya masih panjang. Pasalnya, dengan target ambisius pendapatan pajak tahun depan, catatan historis menunjukkan pertumbuhan tax ratio Indonesia bergerak sangat lambat.
Agak mengejutkan ketika mengetahui bahwa perbandingan antara penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) atau biasa disebut dengan rasio pajak Indonesia ternyata setara dengan sejumlah negara yang tingkat pembangunannya rendah seperti di Afrika. Pada tahun ini, target tax ratio Indonesia dipatok 9,61 persen.
Dilihat secara global, Indonesia berada di urutan ke-14 terbawah soal rasio penerimaan negara terhadap PDB. Negara-negara dengan skor rasio 13 persenan adalah Indonesia, Guinea (13,66 persen), dan Republik Afrika Selatan (13,67 persen).
Tren tax ratio memang sudah menurun sejak 2008. Indonesia juga tercatat termasuk negara dengan tax ratio terendah di antara mitra Asean-nya. Padahal, target penerimaan pajak negara mencapai Rp1.986,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dalam dokumen yang sama, pemerintah juga menargetkan rasio pajak sebesar 10,7 persen.
