Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyiapkan strategi khusus guna mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut bahwa saat ini ada 3,3 juta jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem di Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, mayoritas miskin ekstrem itu ada di wilayah Indonesia bagian timur.
Dia mendesak pemerintahan Jokowi untuk segera menyiapkan langkah strategis dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut.
"Pemerintah harus segera menyusun upaya dan langkah penanganan khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/8).
Selain itu, Bamsoet juga menyarankan pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata warga yang miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Tujuannya, kata Bamsoet, agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran dan tidak diselewengkan oknum tertentu.
Baca Juga
"MPR meminta agar data penduduk miskin dan miskin ekstrem itu sesuai dengan data yang ada, sehingga bantuan bisa tepat sasaran," katanya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran untuk perlindungan sosial atau perlinsos pada 2024 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) akan mendekati nilai Rp500 triliun.
"Perlindungan sosial tahun depan mencapai Rp493,5 triliun, nilainya hampir setara dengan saat terjadi pandemi Covid-19 yang sangat dahsyat, senilai Rp498 triliun," ujarnya saat menyampaikan Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, tingginya anggaran perlinsos pada akhir pemerintahan kedua Jokowi tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan mendukung kelompok yang berpendapatan 40 persen ke bawah.
Perlindungan sosial tersebut seperti program Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, PBI JKN, serta subsidi baik energi maupun nonenergi.
