Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan anggaran belanja negara senilai total Rp3.304 Triliun untuk tahun 2024.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan postur APBN 2024 harus tetap sehat sehingga reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif.
Total anggaran (APBN) Rp3.304,1 Triliun itu akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 Triliun, dan transfer ke daerah senilai Rp857,6 Triliun.
"Keseimbangan primer negatif Rp25,5 Triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar Rp2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 Triliun," kata Jokowi, pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).
Salah satu kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar pada tahun depan adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat alokasi anggaran Rp135,4 Triliun.
Anggaran Kemhan pada tahun depan tercatat lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp146,98 Triliun. Meskipun demikian, anggaran Kemhan menjadi kedua tertinggi setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR).
Baca Juga
Berdasarkan Buku Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemenhan dialokasikan untuk beberapa hal di antaranya Rp27,7 Triliun untuk pelaksaan Proyek Prioritas Nasional.
Alokasi lainnya adalah untuk program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,9 Triliun; program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp11,9 Triliun; dan program kebijakan dan regulasi pertahanan Rp24,7 miliar.
Modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarpras pertahanan menjadi salah satu program yang mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp39,47 Triliun.
Anggaran Pengamanan Pemilu
Jokowi menyiapkan anggaran sebesar Rp324,1 Triliun untuk penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan pada APBN Tahun 2024. Salah satu alokasi pos anggaran itu untuk keperluan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan salah satu di antara kebijakan APBN tahun depan bersama dan program pengentasan kemiskinan serta yang lainnya.
"Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan Pemilu. Itu Pemilu dari Pilpres, Pileg, dan berbagai dinamika yang diantisipasi," terangnya pada konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Sayangnya, tidak diperinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan pesta demokrasi tahun depan.
Alokasi Anggaran Kemhan 5 Tahun Terakhir
Sejak 2019, anggaran Kemhan rata-rata tumbuh sekitar 5,7 persen. Pada 2019, realisasi anggaran Kemhan mencapai Rp115,35 Triliun dan pada 2023 atau tahun lalu Rp144,3 Triliun.
Kemhan sempat mendapatkan tambahan alokasi anggaran pada 2022 yang masuk dalam kluster kesehatan untuk mengakselerasi pemulihan nasional akibat Pandemi Covid-19. Saat itu, Kemhan mendapatkan tambahan alokasi anggaran Rp300 miliar untuk vaksinasi.
Pada tahun yang sama, Kemhan juga mendapatkan tambahan anggaran hingga Rp855 miliar dari kluster perlindungan masyarakat berupa Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan sebesar Rp855,3 miliar.
Di samping itu, terdapat anggaran dalam rangka percepatan penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp9,45 Triliun.
Lalu pada 2023, Kemhan mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka yang sama yakni penarikan PLN sebesar Rp5,086 Triliun dan percepatan penarikan PDN untuk mendukung alutsista TNI sebesar Rp4,317 triliun.
