Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri RI sebesar Rp8,54 triliun, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Anggaran Kemlu RI dalam RAPBN 2024 tersebut naik sebesar 1,1 persen, dibandingkan dengan 2023 sebesar Rp8,4 triliun.
"APBN akan tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global sebagai shock absorber, juga sebagai instrumen untuk mentransformasikan ekonomi, dan APBN harus terus mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).
Adapun perincian jumlah anggaran tersebut antara lain, untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp6,76 triliun, Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional Rp436,41 miliar, dan Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral Rp1,04 triliun.
Selanjutnya, Program Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Rp289,12 miliar, dan Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional Rp9,9 miliar.
Program Dukungan Manajemen akan mencakup pemenuhan belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang operasional), pelaksanaan strategi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemlu ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga
Lebih lanjut, untuk Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional yakni salah satunya berupa penguatan diplomasi ekonomi bagi peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi, pemulihan ekonomi melalui optimalisasi FTA, CEPA, PTA dan kerja sama lain yang mendukung resiliensi ekonom nasional.
Selanjutnya, Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral, salah satunya berupa optimalisasi pengelolaan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.
Kemudian, Program Perlindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik, salah satunya berupa peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri melalui penyelesaian kasus, fasilitasi pemulangan WNI, serta bantuan hukum dan fasilitasi layanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan RI.
Terakhir, Program Penegakan Kedaulatan Serta Hukum dan Perjanjian Internasional yang berupa perundingan batas laut Indonesia dengan prioritas Malaysia, Filipina, Palau dan Vietnam, Revisi UU Perjanjian Internasional, verifikasi dan dating Batas Maritim RI dengan negara tetangga dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta.
