Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2024 dan Nota Keuangan terakhir untuk 10 tahun masa pemerintahannya, Rabu (16/8/2023).
Presiden pun belum secara terperinci menyampaikan apa saja yang akan menjadi fokus pemerintah di tahun terakhir rezim kekuasaannya. Namun demikian, tentu berbagai perubahan bisa jadi terjadi apalagi setelah Indonesia resmi keluar dari status kedaruratan pandemi Covid-19.
Berita tentang nota keuangan terakhir Jokowi menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Rabu (16/8/2023):
1. Nota Keuangan Terakhir Jokowi, Adakah yang Istimewa?
Jika menilik dalam pembahasan terakhir pembahasan pendahuluan RAPBN 2024 menyepakati asumsi dasar ekonomi makro. Menariknya, DPR meminta pemerintah lebih realistis atau rasional dalam menentukan target-target ekonomi pada tahun depan, terutama menyoal target pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat membahas hasil panitia kerja (panja) pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 persen - 5,7 persen menjadi 5,1 persen - 5,7 persen. Hal ini disebabkan sektor utama pendorong PDB yang diestimasi melandai pada tahun depan, baik konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor.
Konsumsi masih menghadapi tantangan dari sisi tekanan inflasi yang berisiko menggerus daya beli masyarakat, sementara ruang fiskal lebih ketat dibandingkan dengan 2020—2022. Adapun, investasi diprediksi terhambat karena pelaku usaha melakukan wait and see hingga terbentuknya pemerintahan baru. Sementara itu, kinerja ekspor tertekan oleh normalisasi harga komoditas.
Di sisi lain, secara historis pertumbuhan ekonomi pada tahun transisi selalu turun sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. Inilah yang kemudian melandasi Komisi XI DPR meminta pemerintah lebih realistis dalam memasang angka sasaran ekonomi tahun depan.
Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara DPR menyampaikan bahwa dinamika dan risiko ekonomi dunia serta potensi dampaknya ke Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, indikator perekonomian Indonesia masih memberikan sinyal ekspansif khususnya aktivita konsumsi yang amsih kuat. Namun, tren moderasi tetap harus diwaspadai.
Indikator Purchasing Managers' Index Manufaktur Indonesia melambat per Mei 2023. Ekspor dan impor mendapatkan kontraksi cukup dalam pada April 2023. Selain itu, aktivitas investasi domestik juga masih tertahan menjelang periode Pemilu.
2. Mendorong Minat Warga Asing Beli Properti Hunian di Indonesia
Dibukanya pintu kepemilikan properti untuk warga negara asing (WNA) diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk diketahui, Pemerintah memperlonggar kebijakan kepemilikan properti warga asing ini.
Selama ini, orang asing yang hanya diperbolehkan memiliki hunian yang hanya yang berada di atas tanah hak pakai dan wajib memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Namun nantinya, orang asing bisa memiliki hunian dengan cukup melampirkan dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau izin tinggal. Orang asing ini diberikan hak kepemilikan satuan rumah susun (sarusun/apartemen) yang berdiri di atas hak guna bangunan selain hak pakai sebagaimana diatur sebelumnya. Sarusun di atas tanah HGB dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
Warga asing yang dapat memiliki hunian untuk rumah tapak diberikan hak pakai dengan total jangka waktu 80 tahun (pemberian, perpanjangan dan pembaruan). Adapun kategori rumah mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, satu bidang tanah per orang/keluarga, atau tanahnya paling luas 2.000 meter persegi. Namun tak menutup kemungkinan dapat diberikan lebih dari 1 bidang tanah luasannya lebih dari 2.000 meter persegi dengan izin menteri.
Untuk kriteria rumah susun yang dapat dimiliki oleh warga asing merupakan hunian komersial. Rumah susun diberikan hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan atas tanah negara, tanah HPL, atau hak milik.
Pemerintah pun memberikan batasan minimal untuk harga rumah tapak berada direntang harga Rp1 miliar hingga Rp5 miliar, sedangkan untuk apartemen berada direntang Rp1 miliar hingga Rp3 miliar sesuai dengan lokasi.
Batasan harga ini mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum adanya UUCK dimana untuk rumah tapak diatur harganya berada direntang Rp1 miliar hingga Rp10 miliar, sedangkan untuk rusun dikenakan harga Rp750 juta hingga Rp3 miliar.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin mengatakan untuk menarik warga asing memiliki properti di Indonesia, REI akan menjemput bola dengan mengadakan roadshow ke sejumlah negara seperti Singapura, Korea, Jepang, Thailand, dan lainnya. Adapun dalam waktu dekat, REI akan membuat pameran properti residensial di Singapura dan bekerja sama dengan agen penjualan atau properti negeri Singa tersebut.
REI akan mengakomodir pengembang yang ingin memasarkan produknya ke ekspatriat dengan mengadakan roadshow ke beberapa negara yang memang menjadi bidikan pengembang.
3. Suntikan Tenaga Asuransi Perjalanan dari Pulihnya Pariwisata
Sektor pariwisata yang mulai pulih menjadi suntikan kekuatan prospek bagi asuransi perjalanan untuk meningkatkan penetrasi bisnis. Kondisi itu diiringi dengan pencabutan status pandemi masuk era endemi.
Situasi itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka perjalaan wisatawan nusantara hingga Juni 2023 tercatat mencapai 433,57 juta. Provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi wisatawan lokal.
Lebih lanjut, angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga terus mengalami peningkatan mencapai 1,062 juta kunjungan dan secara kumulatif kunjungan wisman dari Januari–Juni 2023 mencapai 5.189.433 kunjungan.
Berkaca dari kembangkitan sektor pariwisata, sejumlah pemain industri asuransi pun meyakini permintaan atas asuransi perjalanan memiliki prospek bertambah cerah.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memandang normalisasi mobilitas yang terlihat pada saat mudik lebaran 2023 hingga musim liburan sekolah mampu mendorong peningkatan kinerja bisnis sektor riil. Alhasil, hal itu memicu peningkatan terhadap permintaan asuransi umum, terutama kenaikan permintaan asuransi perjalanan.
4. Membaca Siklus Pasar Mobil Awal Paruh Kedua 2023
Produksi mobil pada Juli 2023 meninggi, sementara penjualan mengalami penurunan. Pasar pada Agustus ini diproyeksi diyakini akan ngegas lagi sebagai efek pameran GIIAS 2023.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan pasokan mobil dari pabrikan ke dealer (wholesale) dan ritel pada awal semester kedua tahun ini mengalami penurunan, baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun secara tahunan (year on year).
Pasokan mobil dari pabrikan ke dealer pada Juli 2023 tercatat 80.416 unit. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, performa ini turun tipis 2,6 persen, sementara secara tahunan menunjukkan penurunan 6,8 persen secara tahunan.
Secara ritel, penjualan mobil pada Juli 2023 tercatat sebanyak 76.355 unit. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, performa ini turun tipis 4,6 persen, sementara secara tahunan menunjukkan penurunan 5,2 persen secara tahunan.
Sementara di sisi produksi pada Juli 2023 tercatat 122.656 unit. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, performa ini turun 6,8 persen, sementara secara tahunan menunjukkan turun signifikan 29,3 persen.
Sepanjang tujuh bulan pertama tahun ini, indikator produksi, pasokan, hingga penjualan mobil mencatatkan performa positif. Hanya saja, laju pertumbuhannya relatif jauh dibandingkan dengan performa tahun lalu.
5. Redupnya Kinerja Ciamik Batu Bara dan Minyak Kelapa Sawit
Bila pepatah lama menyebut hidup sebagai roda yang berputar, begitupun kinerja batu bara dan minyak sawit. Sempat berada di ‘atas angin’ sepanjang pandemi, harga komoditas hasil bumi itu berangsur menyusut.
Di saat penurunan produksi sejumlah komoditas minyak nabati, minyak sawit menemukan momentumnya. Tingginya permintaan di pasar global mendorong kenaikan harga komoditas sawit di tingkat dunia pada 2020.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat adanya penurunan volume ekspor minyak kelapa sawit (CPO), dari 37,43 juta ton pada 2019 menjadi 34 juta ton pada 2020. Meski begitu, lonjakan harga menjadi penolong utama.
Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa nilai ekspor produk unggulan Indonesia itu mencapai US$4,74 miliar pada 2020. Jumlah ini berbanding terbalik dengan nilai ekspor pada tahun sebelumnya yakni US$3,64 miliar meski volume pengiriman lebih melejit.
Kejayaan komoditas ini tak lama bertahan. Setahun berikutnya ekspor minyak sawit ke pasar global ‘hanya’ tembus US$2,73 miliar. Meski meningkat kembali pada tahun lalu dengan capaian US$3,40 miliar, kali ini kinerja ekspor minyak sawit kembali lesu.
Proyeksi tersebut dapat dilihat dari realisasi ekspor minyak sawit baru menyentuh US$1,09 miliar sepanjang semester I/2023. Situasi ini disebabkan oleh turunnya permintaan global hingga mempengaruhi harga jual.
CPO diperdagangkan pada level MYR3.788 per ton pada Selasa (15/8/2023). Harga tersebut meningkat 2,54 persen dibandingkan dengan awal pekan ini pada level MYR3.688 per ton. Kendati demikian, nilai tersebut jauh menurun dibandingkan dengan harga tertinggi sepanjang 2023 yakni MYR4.341,4 per ton pada 3 Maret lalu.
Laporan terbaru badan statistik, merekam ekspor CPO senilai US$2,28 miliar pada Juli 2023. Jumlah ini turun 1,51 persen dibandingkan bulan sebelumnya yakni US$2,31 miliar. Sementara itu secara year on year, ekspor minyak sawit anjlok hingga 19,25 persen dari sebelumnya US$2,82 miliar pada Juli 2022.
Kondisi serupa turut dialami oleh pertambangan batu bara. Ekspor komoditas fosil itu minus 4,35 persen secara month to month dari US$2,67 miliar pada Juni 2023 menjadi US$2,55 miliar pada Juli 2023. Adapun secara tahunan, ekspor batu bara merosot 46,12 persen dibandingkan dengan Juli 2022 dengan nilai US$4,73 miliar.
